Pada hari Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, telah dilaksanakan kegiatan Penarikan Mahasiswa Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) Universitas Muslim Indonesia (UMI). Kegiatan ini menandai berakhirnya pelaksanaan KKPH yang telah berlangsung selama satu bulan di PTTUN Makassar.
Sebanyak 12 orang Mahasiswa/i Program Kuliah Kerja Profesi Hukum Universitas Muslim Indonesia telah mengikuti kegiatan magang tersebut dengan aktif dan tertib. Selama pelaksanaan KKPH, para Mahasiswa/i memperoleh pembelajaran dan pengalaman praktik terkait proses peradilan tata usaha negara, administrasi peradilan, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi lembaga peradilan.
Kegiatan penarikan mahasiswa KKPH ini dihadiri oleh Hakim Tinggi Bapak Andry Asani, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi Pembimbing, serta Dosen Pembimbing dari Universitas Muslim Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan apresiasi kepada para Mahasiswa/i atas dedikasi dan kedisiplinan selama melaksanakan KKPH, serta harapan agar pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga dalam menempuh dunia profesi hukum ke depan.
Melalui pelaksanaan KKPH ini, diharapkan Para Mahasiswa/i tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pemahaman yang komprehensif mengenai praktik peradilan tata usaha negara, etika profesi, serta nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penegakan hukum. Pengalaman yang diperoleh selama satu bulan di lingkungan PTTUN Makassar diharapkan mampu membentuk pola pikir dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon praktisi hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.
Selain itu, diharapkan para mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama pelaksanaan KKPH sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja di bidang hukum. PTTUN Makassar juga berharap agar kerja sama dan sinergi antara lembaga peradilan dengan Universitas Muslim Indonesia dapat terus terjalin dan ditingkatkan, khususnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, serta berwawasan hukum yang kuat demi mendukung terciptanya sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.
