Makassar, 19/05/2026 — Kegiatan briefing petugas keamanan dilaksanakan secara rutin oleh Komandan Regu sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Dalam briefing ini, Komandan Regu memberikan arahan terkait pembagian tugas, penekanan terhadap prosedur keamanan, serta penyampaian informasi penting yang perlu menjadi perhatian seluruh petugas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel keamanan dapat memahami tanggung jawab masing-masing, meningkatkan kewaspadaan, serta mampu memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal di lingkungan kerja. Briefing juga menjadi sarana evaluasi singkat guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 11 s/d 13 Mei 2026, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan kegiatan pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan pembinaan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan diikuti oleh Panitera Muda Perkara, Sekretaris, serta Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Pelaksanaan pembinaan berlangsung secara terarah dan menyeluruh dengan tujuan memperkuat pengawasan, koordinasi, serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Dalam pelaksanaan pembinaan, beberapa pokok materi yang menjadi perhatian utama meliputi pembinaan sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelaksanaan jalannya peradilan, pengaturan dan pengurusan organisasi, administrasi, serta pengelolaan finansial. Selanjutnya, terkait pelaksanaan jalannya peradilan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi perkara, penyelesaian perkara tepat waktu, tertib persidangan, serta penerapan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam proses peradilan. Pembinaan juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas yang berorientasi pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada bidang pengaturan dan pengurusan organisasi, dilakukan pembinaan mengenai tata kelola organisasi, pembagian tugas dan fungsi, koordinasi antarbagian, serta penguatan sistem pengawasan internal guna mendukung terciptanya organisasi peradilan yang efektif dan efisien. Sementara itu, pada aspek administrasi dan finansial, pembinaan diarahkan pada tertib administrasi umum, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja aparatur serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sehingga tercipta pelayanan peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas.

Makassar, 13 Mei 2026

Operator Barang Milik Negara (BMN) sekaligus Operator SIMAN V2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Muhammad Andy Alfariz, S.Ak., mengikuti kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja dan Kegiatan Penertiban Data pada Master Aset Aplikasi SIMAN V2 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 Mei 2026 bertempat di Aula Lantai 1 Pengadilan Tinggi Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh operator BMN dan analis SIMAN V2 dari satuan kerja peradilan di wilayah Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, khususnya dalam mendukung peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penertiban dan validasi data master aset pada aplikasi SIMAN V2 agar pengelolaan BMN menjadi lebih tertib, akurat, dan akuntabel.

Makassar, 18 Mei 2026

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak Keli Margono, S.H., mengikuti kegiatan Workshop Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 Mei 2026 mendatang secara daring melalui media Zoom Meeting. Workshop ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman serta kompetensi Aparatur Peradilan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Dalam surat pemanggilan peserta Nomor 641/BSDK/DL1.6/V/2026 tertanggal 12 Mei 2026, Badan Strategi Diklat Hukum dan Peradilan MA RI mengundang para Sekretaris Pengadilan dari berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas pejabat pengelola anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan peradilan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan tugas sebagai KPA merangkap PPK di lingkungan satuan kerja.

MAKASSAR (18/05/2025) – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyelenggarakan kegiatan Apel Pagi sebagai bentuk komitmen dalam mengawali pelaksanaan tugas kedinasan. Kegiatan ini dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Aparatur dan Tenaga Alih Daya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan dilaksanakan di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Bertindak sebagai Pemimpin Apel adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H. Mengawali amanatnya, Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H. mengajak seluruh peserta apel untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat umur panjang dan kesehatan, sehingga tetap dapat melaksanakan kewajiban Apel Pagi dengan optimal meskipun harus menyesuaikan tempat akibat hujan.

Dalam arahannya, Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H. menyampaikan poin-poin penting terkait Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Core Values ASN BerAKHLAK. Nilai-nilai dasar tersebut telah diamanatkan secara yuridis dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang Nilai Dasar, Kode Perilaku, dan Kode Etik Pegawai sebagai pilar utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H. mengingatkan seluruh aparatur bahwa Delapan Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah tertuang dengan jelas di dalam Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan. Nilai-nilai tersebut harus diinternalisasi bersama dengan Pedoman Perilaku serta Kode Etik yang melekat pada masing-masing jabatan, baik Kode Etik Hakim, Panitera, maupun Juru Sita. Kepatuhan terhadap seluruh norma etika ini merupakan modal krusial bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang saat ini sedang melangkah menuju pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebelum mengakhiri amanat, Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H. berpesan agar seluruh jajaran senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme demi memberikan pelayanan publik yang bebas dari penyimpangan.

MAKASSAR (12/05/2026) – Dalam upaya memperkuat sistem Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menghadiri kegiatan Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak Subur MS, S.H., M.H., Para Hakim Tinggi serta Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Partisipasi ini merupakan tindak lanjut atas undangan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia guna memastikan kesiapan satuan kerja dalam melakukan penilaian mandiri atas maturitas SPIP.

Materi workshop dipaparkan oleh Tim Evaluator SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang memberikan gambaran umum mengenai SPIP Terintegrasi serta panduan teknis pengisian kertas kerja penilaian mandiri. Penilaian ini sangat krusial bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memetakan risiko, memperkuat pengendalian, serta memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP demi mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menciptakan Badan Peradilan yang agung, transparan, dan akuntabel.

Makassar, 12/05/2026 — Kegiatan briefing petugas keamanan dilaksanakan secara rutin oleh Komandan Regu sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Dalam briefing ini, Komandan Regu memberikan arahan terkait pembagian tugas, penekanan terhadap prosedur keamanan, serta penyampaian informasi penting yang perlu menjadi perhatian seluruh petugas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel keamanan dapat memahami tanggung jawab masing-masing, meningkatkan kewaspadaan, serta mampu memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal di lingkungan kerja. Briefing juga menjadi sarana evaluasi singkat guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan.