MAKASSAR (13/01/2026) – Bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah dilaksanakan Rapat Dinas Bulanan Periode Bulan Januari Tahun 2025 Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Rapat dipimpin oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak H. Apdin Taruna Munir, S.H., M.H., sebagai implementasi dari komitmen pimpinan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan dan Pembinaan secara terstruktur dan berkala. Kehadiran dalam rapat ini mencakup jajaran Kepaniteraan, mulai dari Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Para Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, hingga Para Staf Pelaksana dan PPPK.

Dalam arahannya, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyampaikan beberapa poin penting yang harus menjadi pedoman bagi setiap Aparatur. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menekankan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, seluruh jajaran Kepaniteraan harus berlandaskan pada regulasi, yaitu:

• Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pedoman ini menjadi landasan utama bagi setiap ASN.
• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya: Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan. Beliau menyoroti penerapan sistem reward and punishment yang objektif untuk memastikan kinerja yang optimal, oleh karena itu, terdapat hal-hal penting yang harus ditaati, seperti kedisiplinan, jam masuk dan pulang kantor, izin keluar kantor.
• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya: Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengingatkan agar tetap menjaga nama baik institusi yaitu Pengadilan dan khususnya Mahkamah Agung, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti adanya pengaduan dan lain-lain.
• Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya: Arahan ini mengingatkan kembali pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aparatur peradilan untuk menjaga integritas.
• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita: Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara spesifik mengingatkan bahwa kode etik berlaku tidak hanya di dalam lingkungan kedinasan, tetapi juga di luar kedinasan. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menegaskan larangan bagi Panitera Pengganti untuk menjadi penasihat hukum atau perantara dalam perkara, baik yang sedang berjalan maupun yang masih dalam proses upaya hukum.

Selain itu, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pesan moral agar setiap pegawai senantiasa bekerja secara profesional, disiplin, dan berintegritas.

Rapat Dinas Bulanan Kepaniteraan ini merupakan agenda rutin yang berfungsi sebagai forum pembinaan dari atasan langsung sekaligus menjadi ruang evaluasi kinerja dan diskusi terbuka. Setiap hambatan dan tantangan yang dihadapi didiskusikan secara kolaboratif guna merumuskan solusi yang paling efektif.

Melalui agenda periodik ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap individu dalam Bagian Kepaniteraan beroperasi sesuai dengan standar etika dan kinerja yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan Peradilan yang Berintegritas dan Profesional.

Pada hari Senin, 5 Januari 2026, bertempat di Ruang Command Center PTTUN Makassar, telah dilaksanakan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Prawara Keadilan.

Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kerja sama dalam penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat pencari keadilan di satuan kerja PTTUN Makassar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua PTTUN Makassar, Hakim Tinggi Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pelayanan, Sekretaris PTTUN Makassar, serta perwakilan dari LBH Prawara Keadilan.

Melalui kerja sama ini diharapkan layanan Posbakum di PTTUN Makassar dapat berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan dalam memberikan pendampingan hukum, informasi, serta konsultasi hukum kepada para pencari keadilan.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang kurang mampu, dapat semakin terbuka dan mudah dijangkau. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Peradilan Tata Usaha Negara, mewujudkan proses Peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memperkuat sinergi antara Lembaga Peradilan dan Lembaga Bantuan Hukum dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas.