MAKASSAR (15/07/2025) – Bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Ketua, Wakil Ketua dan segenap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengikuti kegiatan diskusi muatan materi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang disusun oleh Pokja RUU Jabatan Hakim, PP Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) bekerjasama dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI, secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi terkait materi muatan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian dan profesionalitasnya serta dijamin keamanan dan kesejahteraannya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pengaturan mengenai jabatan hakim tidak harmonis, masih tersebar dan bersifat parsial dalam beberapa peraturan perundang-undangan, serta masih terdapat kekosongan hukum, sehingga perlu disusun ketentuan yang mengatur mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang.