Pada hari Senin, 6 April 2026, telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi secara daring melalui platform Zoom Meeting dalam rangka pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman serta langkah strategis dalam penyelenggaraan Pekan Survei Zona Integritas pada seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Rapat ini diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Peradilan Badilmiltun, termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar yang turut berpartisipasi secara aktif. Dalam kesempatan tersebut, PTTUN Makassar diwakili oleh Panitera Muda Hukum serta Admin Aplikasi e-survey sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan Zona Integritas.

Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin pembahasan utama yang menjadi fokus bersama. Pertama, adanya perubahan mekanisme pelaksanaan survei dari yang sebelumnya dilakukan secara harian menjadi Pekan Survei. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta mempermudah pengelolaan data survei.

Kedua, Pekan Survei dipandang sebagai langkah awal yang strategis dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat lebih terarah dalam mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketiga, ditekankan pentingnya memastikan bahwa survei yang terisi merupakan survei yang benar-benar terdata dan valid. Hal ini bertujuan agar hasil survei dapat dipertanggungjawabkan serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama serta mampu melaksanakan Pekan Survei Zona Integritas secara optimal, guna mendukung terwujudnya WBK dan WBBM di lingkungan peradilan.