Terakhir diperbarui:

PTTUN Makassar

PTTUN Makassar

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berdasarkan Surat Kepala Sadan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Tanggal 27 Oktober 2020 Nomor K26- 30/84007 /X/20.01 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019 dan Surat Kepala BKN Tanggal 5 Desember 2020 Nomor: K26- 30/84007 /XJI/20.02 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019, bersama ini kami umumkan daftar nama peserta pengganti untuk menggantikan peserta yang dinyatakan LULUS namun mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat (lampiran I). Bagi peserta pengganti yang dinyatakan lulus seleksi, segera melakukan pemberkasan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam lampiran II. Pemberkasan dilaksanakan melalui akun sscn masing-masing peserta paling lambat tanggal 15 Desember 2020. (Humas MA RI)

Berikut surat panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dilingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 :

 Surat_Panitia_Seleksi_CPNS_Mahkamah_Agung_Tahun_2019.pdf

Berdasarkan Surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 12 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Informasi Hari Libur Nasional dalam rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Berdasarkan surat dari Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI nomor 36/Bua.UKPBJ/11/2020 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Yang ditujukan Kepada Yth : Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di tempat.

Untuk lebih jelasnya berikut kami sampaikan surat selengkapnya :

pembentukan pokja pemilihan pengadaan barang dan jasa.pdf

 

 

Makassar, 30 November 2020, Pukul 09.30 WITA. dilaksanakan pelantikan Bapak Andi Mappanyukki, SH. sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertempat diruangan Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Pengadilan Tinggi TUN Makassar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepaniteraan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

Pengadilan Tinggi TUN Makassar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola Kepegawaian sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

Pengadilan Tinggi TUN Makassar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Program Penyusunan dan Anggaran yang diselenggarakan pada hari Rabu sd Jumat tanggal 04 sd 06 November 2020 bertempat di Hotel Swiss Bell Manado - Sulawesi Utara. 

Jakarta-Humas, Kamis 14 Oktober 2020. Berdasarkan Surat Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 1762/SEK/OT.01.2/10/2020. Tanggal 22 Oktober 2020. Tentang Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan III Ta 2020 Pada Aplikasi E-Monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39/2006.

Yang ditujukan kepada Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama. 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding. 3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Tinglkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia (ds/rs)

Untuk lebih jelasnya berikut Surat dan Lampirannya : Surat Satker yang Belum Melakukan Pelaporan TW III TA 2020.pdf

Jakarta-Humas. Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor 51/Bua.2/Kp.04.1/9/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pendaftaran Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020, maka disampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun 2020 Periode Ketiga.

Untuk lebih jelas, berikut suratnya: (enk/rs).

Pengumuman e-xam Periode ketiga.pdf.pdf

Plt Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Dr. Aco Nur, S.H., M.H memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya di Media Center MA, Selasa (22/9/2020).

Dr. Aco Nur, S.H., M.H mengatakan, pimpinan Mahkamah Agung memiliki political will yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan para aparatur peradilan di Indonesia. Hal ini tentunya harus diikuti dengan meningkatnya kualitas dalam bekerja dan membantu masyarakat pencari keadilan, sehingga perlu perubahan mindset dan culture set. "Saya berharap pengadilan-pengadilan  benar-benar memperhatikan program MA seperti memperhatikan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Ini harus kita perjuangkan bahwa peradilan dan MA merupakan WBK" ungkap Dr. Aco Nur, S.H., M.H.

Plt. Sekretaris MA juga menambahkan bahwa ada empat misi yang perlu diperhatikan yakni: bagaimana menjaga independensi peradilan di seluruh Indonesia, memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, kualitas pimpinan, serta akuntabilitas atau transparansi.

Lebih lanjut, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H yang sekaligus sebagai Ketua Panitia menyampaikan, bahwasanya acara ini dilaksanakan dengan kehadiran secara fisik dan terbatas di lingkungan MA yang dihadiri para Kepala Biro. Badan peradilan yang di bawahnya serta 420 pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan MA mengikuti secara virtual.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Perma No. 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. (Humas MA RI)

 

 

 

Hubungi Kami

Telp   : (0411) 452773 atau (0411) 452016
Email :  info@pttun-makassar.go.id
            pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231)

Jam Pelayanan :

Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WITA
Jumat : 08.00 - 17.00 WITA
Sabtu dan Minggu : Tutup

PETA LOKASI KAMI