
PTTUN Makassar
Makassar, Senin 9 Maret 2020.
Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 397/SEK/KP.04.6/3/2020 Tertanggal 04 Maret 2020 tentang Permintaan Data Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Yang ditujukan Kepada Yth: 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 2. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. 3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.
DOKUMEN :
Makassar, Senin 9 Maret 2020.
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Pimpinan unit kerja agar mengusulkan pegawai yang berminat dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, untuk pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dari Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding.
- PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing tidak diperkenankan mengundurkan diri dari jabatan fungsional minimal selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- Satker yang mengusulkan PNS dalam J abatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing wajib melampirkan dokumen berupa rincian peta jabatan, hasil penghitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional dan Analisis Jabatan pada Jabatan Fungsional yang diusulkan.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengenai Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional ditetapkan oleh masing-rnasing Instansi Pembina, sebagaimana terlampir
Sehubungan dengan adanya beberapa tahapan proses uji/seleksi yang perlu dilalui dan mengingat terbatasnya waktu yang tersisa dalam pelaksanaan rekrutmen PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/ inpassing sebagaimana tercantum dalam lampiran surat, maka batas waktu penyerahan dokumen usulan paling lambat diterima di Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 2020. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing dapat menghubungi nomor telepon 021-384 3348 dengan ext. 422, 734, 735.
DOKUMEN :
Makassar, Jumat 6 Maret 2020.
Berdasarkan surat dari Ketua Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No: 02/PANSEL.JPT/KEMENKO/MARVES/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditujukan kepada Para Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Para Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat dan Daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri.
DOKUMEN :
Bersama ini di sampaikan Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI Nomor : 8/Pansel-CPNS/MA/1/2020. Tentang Daftar Nama Peserta, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2019.
Untuk lebih jelasnya berikut pengumuman terlampir.
1. Pengumuman Dari Ketua Pansel CPNS Mahkamah Agung RI.
2. Lampiran I Daftar Nama Peserta SKD.
3. Lampiran II Tata Tertib Pelaksanaan SKD
Pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi TUN Makassar, dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, oleh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Sebelum ditanda tangani Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar Bpk. SYAMSUL HADI, SH. membacakan langsung isi Pakta Integritas yang diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi TUN Makassar.
Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Tinggi TUN Makassar untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.
Setelah acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja selesai, dilanjutkan dengan acara Pemotongan Kue Tumpeng perayaan HUT Peratun Ke 29
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)
Klik Disini untuk masuk ke e-Court Mahkamah Agung RI
Berdasarkan hasil rapat TPM Kepaniteraan yang telah dilaksanakan pada Rabu, tanggal 27 November 2019. Berikut diumumkan Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapat promosi dan mutasi, sebagai berikut :
Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (Humas MA).
Informasi selengkapnya silahkan klik link di bawah ini.
Tepatnya di Bulan Suci Ramadhan 1440 H,Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Menggelar Acara Buka Puasa Bersama Yang Bertempat Di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
Foto Kegiatan
Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor : 600/BP/OT.01.2/05/2019 hal : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018.
Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 ( Empat ) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
maka dengan ini, kami sampaikan surat/ Lampiran sebagai berikut :
surat_evaluasi SAKIP 2018_bawas.pdf