Dokumen

 Dokumen

 Dokumen

 Dokumen

Sehubungan dengan informasi adanya Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah melaksanakan tugas dan banyaknya pertanyaan Pimpingan Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung telah mengumumkan kelulusan peserta dalam proses penerimaan PPPK sebagaimana tertuang dalam Surat Panitia Seleksi Nomor 14/Pansel- PPPK/MA/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

2. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 574/SEK/Kp.I/SK/VI/2023 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan lampiran usulan untuk persetujuan memperoleh Nomor Induk (NI) PPPK dari BKN.

3. Berdasarkan usulan Mahkamah Agung sebagaimana nomor 2, BKN akan mengeluarkan Persetujuan Teknis Penetapan NI PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja.

4. PPPK dapat melaksanakan tugas setelah mendapatkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Sekretaris Mahkamah Agung) dengan PPPK yang bersangkutan.

5. Terkait mekanisme penandatanganan Perjanjian kerja sebagaimana nomor 4, akan dituangkan dalam pengumuman lebih lanjut.
 
6. Sedangkan menyangkut hak keuangan PPPK, hendaknya satuan kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Dibebankan pada Angaraan Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk info selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Repost Mahkamah Agung RI)

Dokumen

Surat Plh. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1170/SEK/OT.01.1/6/2023 perihal pemberitahuan usulan izin persetujuan hibah melalui aplikasi e -IPLANS yang ditujukan kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum; 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama; 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN; 5. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil; 6. Kepala Badan Pengawasan; 7. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 8. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : (Repost Mahkamah Agung RI)

Dokumen

Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar pada tahap Assessment Center/Uji Kompetensi dan Penelusuran Rekam Jejak Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juni 2023, dengan ini disampaikan bahwa Seleksi Kompetensi Bidang akan dilaksanakan secara daring (online) melalui mekanisme dan jadwal sebagai berikut:

1. Sosialisasi
Hari, Tanggal : Jum’at, 7 Juli 2023
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Satuan Kerja masing-masing peserta

2. Penulisan Makalah
Hari, Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Satuan Kerja masing-masing peserta

3. Presentasi Makalah dan Wawancara
Hari, Tanggal : Selasa s.d Jum’at, 11 s.d. 14 Juli 2023
Waktu : Akan diberitahukan melalui grup whatsapp peserta
Tempat : Menyesuaikan tempat masing-masing peserta

4. Pakaian
Pria : Kemeja warna putih, celana warna hitam dan dasi warna merah
Wanita : Kemeja warna putih, rok warna hitam, dasi warna merah dan kerudung warna putih bagi yang menggunakan hijab

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Repost Mahkamah Agung RI)

Dokumen

Diumumkan kepada warga peradilan dan masyarakat umum, sehubungan dengan pesan whatsapp yang mengatasnamakan Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Mahkamah Agung, baik secara kedinasan maupun pribadi, dengan tujuan meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening tertentu atau permintaan dalam bentuk lainnya, maka dihimbau agar selalu berhati-hati, waspada dan tidak terpengaruh. Apabila ada warga peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Masyarakat umum mengalami atau menemukan hal-hal yang mencurigakan atau patut dicurigai agar segera melapor ke pihak berwajib atau mengkonfirmasi kebenarannya kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung ke nomor handphone 082122021758 atau melalui alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Repost Humas Mahkamah Agung RI)

Dokumen

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 207/SEK/PL.07/5/2023 tentang Inventarisasi dan Koreksi Pencatatan Atas BMN Guna Persiapan RKBMN Tahun 2025, maka diperlukan sosialisasi petunjuk teknis terkait hal tersebut yang akan dilaksanakan pada Kamis, 8 Juni 2023.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Dokumen

Berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung No.57/S.Kel/Bua.6/HK.00/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditujukan Kepada Yth. 1.Panitera Mahkamah Agung, 2. Sekretaris Mahkamah Agung, 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan umum, 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, 6. Kepala Badan Pengawasan, 7. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, 8. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, 9. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia, dengan ini disampaikan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat tersedia dalam link berikut https://bit.ly/pksposma.

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan di bawah ini: (Repost Mahkamah Agung RI)

Dokumen