Kesekretariatan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara (BMN) melalui lelang elektronik (e-auction).
Barang Milik Negara (BMN) yang akan dilelang berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terdiri dari:
1. Sedan Toyota Altis tahun 2005 (Link lelang)
2. Sepeda Motor Honda Supra x 125R tahun 2007 (Link lelang)
3. Sepeda Motor Honda Supra x 125R tahun 2008 (Link lelang)
4. Sepeda Motor Honda Supra x 125R tahun 2008 (Link lelang)
5. Sepeda Motor Honda Supra x 125R tahun 2008 (Link lelang)
6. Sepeda Motor Honda Supra x 125R tahun 2008 (Link lelang)
Deskripsi pelaksanaan Lelang
| Cara Penawaran | : | Tanpa kehadiran peserta lelang secara Open bidding (dengan mengakses url www.portal.lelang.go.id) |
| Pelaksanaan Lelang | : | Kamis, 29 Februari 2024 |
| Waktu Penawaran | : | Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran. |
| Batas Akhir Penawaran | 29 Februari 2024, 10.00 WITA (09.00 WIB/sesuai Waktu Server) | |
| Alamat Domain | : | Portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id |
| Tempat Pelaksanaan Lelang | : | KPKNL Makassar, Gedung Keuangan Negara I Lantai 2 Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar |
| Penetapan Pemenang Lelang | : | Setelah batas akhir penawaran |
| Pelunasan Harga Lelang | : | 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang |
| Bea Lelang Pembeli | : | 2% dari harga lelang |
| Informasi lebih lanjut | : |
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jl. A.P Pettarani No.45 Makassar 90231. Muhammad Andy Alfariz 088225280295 |
Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada file di bawah ini atau dapat menghubungi narahubung :
Terima kasih.
Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Keuangan Nomor S- 1082/MK.02/2023 hal Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga TA 2024 tanggal 29 Desember 2023, bersama ini PLT. Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mahkamah Agung mendapatkan Automatic Adjustment (pencadangan anggaran) TA 2024 sebesar Rp886.688.954.000,- (Delapan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. Bahwa kegiatan yang dilakukan pencadangan anggaran adalah kegiatan- kegiatan pada belanja barang operasional, belanja barang non operasional dan belanja modal;
3. Bahwa dengan adanya pencadangan anggaran tersebut, khususnya pada kegiatan yang sifatnya operasional berdampak pada kebutuhan biaya langganan listrik di satker daerah yang pembayaran tagihannya dilakukan secara terpusat;
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dihimbau kepada seluruh satuan kerja untuk dapat melakukan penghematan dalam penggunaan listrik kantor secara efektif dan efisien untuk menghindari pemborosan listrik;
5. Pimpinan satuan kerja diharapkan dapat memantau penggunaan listrik secara berkala, apabila ditemukan penggunaan listrik secara berlebihan maka akan mendapatkan punishment berupa pengurangan pagu di TA 2025.
Untuk informasi selanjutnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
392 Penghematan Penggunaan Listrik.pdf
(Repost: Humas Mahkamah Agung RI)
Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 32/SEK/PL1/I/2024 tentang Pengajuan Usulan Asuransi BMN Tahun Anggaran 2025.
Yang ditujukan kepada Yth :
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4(empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : (Repost: Humas Mahkamah Agung RI)
Jakarta – Humas: Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Makamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 1/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Hasil Akhir Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi, (Repost: Humas Mahkamah Agung RI)
Pengumuman Hasil_Akhir Pasca Sanggah Pengadaan_CPNS MA TA 2023_sign.pdf
Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah melakukan penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan telah di unggah ke dalam aplikasi SIKEP.
Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini: (Humas: Repost Mahkamah Agung RI)
Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan dua kebijakan tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara (Non Rumah Negara) Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024 tentang Hasil Akhir Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; (Repost: Humas Mahkamah Agung RI)
Pengumuman Hasil Pengadaan CPNS MA TA 2023_fix_sign.pdf
Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Surat Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan tentang Penyelenggaraan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi Periode Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
(Repost: Humas Mahkamah Agung RI)
Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 11/SEK/KU1/I/2024 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1.Sekretaris Kepaniteraan; 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan; 3. Para Sekretaris Badan;4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; (Repost: Humas Mahkamah Agung RI)
Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4110/SEK/RA1.7/XII/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Sewa Mesin Fotocopy TA 2024 yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada 4 (empat) Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung.
Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; (Repost: Humas Mahkamah Agung RI)
4110 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy TA 2024_sign.pdf


