PTTUN Makassar

PTTUN Makassar

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
  •  e-Litigation (Persidangan secara online)

Klik Disini untuk masuk ke e-Court Mahkamah Agung RI

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil rapat TPM Kepaniteraan yang telah dilaksanakan pada Rabu, tanggal 27 November 2019. Berikut diumumkan Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapat promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Hasil TPM Kepaniteraan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (Humas MA).

 Informasi selengkapnya silahkan klik link di bawah ini. 

 pengumuman cpns 2019.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor : 600/BP/OT.01.2/05/2019 hal : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018. 

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  pada 4 ( Empat ) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

maka dengan ini, kami sampaikan surat/ Lampiran sebagai berikut :

 

surat_evaluasi SAKIP 2018_bawas.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 684/SEK/OT.01.1/05/2019. Tertanggal 22 Mei 2019. Tentang Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I Tahun Anggaran 2019.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi. 2. Para Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat dan Lampirannya, sebagai berikut :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik dan mengambil sumpah Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus, serta Panitera Penganti pada Mahkamah Agung, pada Kamis, 10/1/2019, di gedung Mahkamah Agung Lantai 2.

Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus yang dilantik yaitu :

1. Suharto, SH., M.Hum Sebagai Panitera Muda Pidana Khusus

2. Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum Sebagai Panitera Muda Pidana Umum

 

Dan Panitera Penganti Mahkamah Agung yang dilantik yaitu :

1. Retno Nawangsih, SH., MH

2. Andi Atika Nuzli, SH

3. Edward Agus, SH., MH

4. Achmad Munandar, SH

5. Irma Mardiana, SH., MH

6. Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH.

7. Agustinus Yudi Setiawan, SH., MH

8. Andre Trisandy, SH., MH

9. Achmad Cholil, S.Ag., SH., LLM

sumber : mahkamah agung

 

 

Menyusul pengangkatan YM. H. Suhadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Kamar Pidana pada bulan Oktober lalu, Mahkamah Agung telah menunjuk DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M. H sebagai Juru Bicara. Pengangkatan yang tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 279/KMA/SK/XII/2018 tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H ketika menyampaikan pidato Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung 2018, Kamis (27/12/2018) di Jakarta.

Menyikapi penunjukannya tersebut, Andi Samsan Nganro saat ditemui di ruangannya, menyatakan akan berusaha menjalankan amanah jabatan tersebut dengan baik. “Tugas juru bicara itu mengkomunikasikan langkah-langkah dan kebijakan lembaga kepada masyarakat,” ujarnya menjelaskan.

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi regulasi, penataan manajemen, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap aparatur dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018. Perihal Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lampirannya:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding 

https://banding.mahkamahagung.go.id/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 1562/SEK/KU.01/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2019. Yang di tujukan Kepada Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI.

2. Para Dirjen Badan Peradilan.

3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2019. (humas MA RI)

 Juknis TKK 2019.pdf

Page 1 of 2

Hubungi Kami

T (0411) 452773, Fax. (0411) 452016
Email: pt.makassar@pttun.org
          pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231

Senin - Jumat : 8.00 - 16.30 wita
Sabtu dan Minggu : Tutup