PTTUN Makassar
JAKARTA | (8/9/2021) Panitera MA telah menetapkan perubahan rekening giro penerimaan biaya perkara MA dan Biaya Penyampaian Dokumen Panggilan/PBT ke luar Negeri terhitung mulai 1 September 2021. Perubahan giro ini sebagai akibat adanya merger 3 bank syariah menjadi BSI. Panitera MA kemudian menerapkan kebijakan yang mewajibkan pengiriman biaya perkara tersebut menggunakan rekening virtual yang telah dikembangkan oleh Tim Kepaniteraan MA dan Tim BSI. Menurut Panitera MA, pengiriman biaya perkara menggunakan VA adalah wajib kecuali ada kendala dalam sistem informasi dan penyetoran biaya perkara tidak bisa ditunda. Jika ini terjadi, maka pedomani surat Panitera nomor 1810 tanggal 31 Agustus 2021 angka 3.
Pembuatan VA
Kepaniteraan MA telah menyediakan dua sistem untuk pembuatan VA. Pertama, adalah Direktori Putusan MA (menu admin). Kedua adalah Situs Web Kepaniteraan. Direktori Putusan digunakan untuk membuat VA pembayaran biaya kasasi dan PK perkara perdata, perdata khusus, perdata agama dan TUN. VA untuk tujuan pembayaran ini dibuat oleh petugas pengadilan. Direktori Putusan juga menjadi sistem generator VA untuk perkara HUM yang dibuat oleh petugas Kepaniteraan MA.
Menu pembuatan VA pada situs Web Kepaniteraan digunakan untuk membuat VA untuk pembayaran PK Pajak. Situs web Kepaniteraan juga menjadi sistem alternatif untuk membuat VA untuk pembayaran biaya kasasi/pk (selain PK Pajak) ketika sistem Direktori Putusan tidak bisa diakses,
Pembayaran
Pembayaran biaya perkara melalui VA dapat digunakan melalui seluruh channel pembayaran baik Bank BSI maupun Bank lainnya.
Untuk melihat Surat edaran mengenai perubahan nomor rekening, silahkan klik link berikut. (AN/ Kepaniteraan)
Untuk informasi petunjuk teknis pembuatan VA dan tata cara pembayarannya selengkapnya,silahkan klik link berikut. (AN/ Kepaniteraan)
Untuk petunjuk teknis pembuatan VA dan tata cara pembayarannya dapat dilihat pada link berikut. (AN/ Kepaniteraan)
Sumber: HUMAS MARI
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)bersama ini disampaikan:
- Peserta SKD CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 yang dinyatakan positif/reaktif COVID-19, wajib melaporkan ke Panitia Seleksi CPNS Mahkamah Agung melalui pengisian form pada link https://bit.ly/jadwalCPNSpositif minimal H-1 ujian.
- Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1, maka dinyatakan tidak hadir
Demikian untuk menjadi perhatian (HUMAS MA RI)
Silakann Klik tautan berikut ini untuk mengetahui Surat Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung NOMOR: 07 /Pansel-CPNS/MA/IX/2021 Tentang PENJADWALAN ULANG BAGI PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021 YANG DINYATAKAN POSITIF ATAU REAKTIF COVID-19
Silakann Klik tautan berikut ini untuk mengetahui Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021;
Menyusuli pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 Nomor 06/Pansel-CPNS/MA/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemberitahuan Jadwal dan lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi beserta lampirannya sebagai berikut : (HUMAS MA RI)
- MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
- STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Silahkan klik link berikut untuk melihat SK Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar mengenai Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar
Menyusuli pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021 Nomor 05/Pansel-CPNS/MA/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021. ( HUMAS MA RI )
Untuk lebih jelasnya, berikut kami sampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Pelaksanaan seleksi :
Makassar, 20 Agustus 2021. Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ikut memeriahkan HUT Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-76 dengan mengadakan acara pemotongan tumpeng bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Dalam acara ini diumumkan pula pemenang perlombaan dalam rangka memperingati HUT RI dan MA RI Ke-76 serta simbolisasi pembagian paket penanggulangan COVID-19.
FOTO KEGIATAN
 |
 |
 |
 |
 |
|
Makassar, 20 Agustus 2021. Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengadakan Kegiatan Doa dan Dzikir Bersama dengan mengundang K.H. Arifuddin Lewa, S.H.I., M.H.I. Kegiatan Doa dan Dzikir Bersama ini juga diikuti oleh Perwakilan Ketua Pengadilan Tata Usaha dan Panitera serta Sekretaris dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan masih dalam rangka memperingati HUT RI dan Mahkamah Agung RI Ke-76. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh tamu dan Keluarga Besar PTTUN Makassar dapat lebih bersyukur dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan YME serta berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir.
FOTO KEGIATAN
 |
 |
 |
 |
Makassar, 20 Agustus 2021. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melantik Bapak Hariyanto Sulistio Wibowo, S.H sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Bapak Sugiyanto,S.H.,M.H sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan Andry Asani, S.H., M.H sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di Ruang Sidang Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
FOTO KEGIATAN
 |
 |
 |
 |
Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-76
(19 Agustus 1945 - 19 Agustus 2021)
"Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi”
