Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan cara menjaga tingkat keberhasilan unit kerja mendapat predikat WBK/WBBM hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) minimal 20% (dua puluh persen) setiap tahun, sehingga di masa yang akan datang evaluasi Zona Integritas menuju WBK dapat dilakukan secara mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI).
2. Dalam rangka upaya mencapai keberhasilan tersebut, serta menjaga kualitas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1. membatasi jumlah pengadilan tingkat pertama yang diajukan pengadilan tingkat banding untuk meraih predikat WBK/WBBM (kumulatif) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah total pengadilan tingkat pertama di daerah hukum pengadilan tingkat banding tersebut, dengan tetap mempertimbangkan hasil penilaian pendahuluan PMPZI.
   2. Unit kerja yang pada 2 tahun terakhir secara berturut-turut diusulkan ke Kementerian PANRB untuk mendapatkan evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh TPN namun belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM, tidak dapat diusulkan untuk periode satu tahun ke depan, dan dapat diusulkan kembali di tahun-tahun berikutnya bila memenuhi persyaratan pengusulan dan lolos evaluasi secara berjenjang.
   3. Pengadilan tingkat banding yang telah meraih predikat WBK/WBBM berkewajiban untuk terus mendorong dan mengupayakan keberhasilan pengadilan tingkat pertama di daerah hukumnya untuk meraih predikat WBK/WBBM melalui program kerja pembangunan Zona Integritas yang fokus pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya peradilan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan peradilan yang prima.

Informasi selengkapnya silahkan klik tautan berikut. (Humas Mahkamah Agung RI).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berikut kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan Tahun 1444 H di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. (HUMAS MARI)

Silakan klik tautan berikut untuk melihat Surat Edaran SEKMA RI Nomor 3 Tahun 2023 atau silahkan klik tautan berikut untuk melihat Surat Edaran Menpan RB Nomor 6 Tahun 2023.

Makassar, 16 Februari 2023. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradian Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung Melaksanakan kegiatan upgrading dengan judul “Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Kebijakan, Naskah Akademik dan Naskah Urgensi”. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar ini dihadiri oleh berbagai lingkup peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Bpk. H. Hendro Puspito, S.H.,M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hadir langsung sebagai salah satu tamu undangan.

Sesuai dengan intisari dari kegiatan tersebut yang adalah upgrading, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam penyusunan Naskah Kebijakan, Naskah Akademik, maupun Naskah Urgensi.

Kegiatan upgrading ini akan mendengarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat pakar, guna mengoptimalkan kwalitas dan kinerja berbagai produk peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana kami kutip dari Tim peneliti Mahkamah Agung, yang berasal dari lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Kusman, SH.MH. dan Bapak Dr. Tri Cahya Indra Permana, SH. MH., Dan Dr. M. Andi Ikbar, SH.MH. semuanya

FOTO KEGIATAN 

Mari dukung kami dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Pembangunan Zona Integritas (ZI)

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Makassar, 31 Januari 2023 (Hari Selasa). Wakil Ketua dan Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar mengikuti kegiatan Pengantar Purnabakti Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial  secara daring. Kegiatan pengantar purnabakti yang dimulai pukul 11.00 WITA ini diawali dengan penyampaian pesan dan kesan dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Bapak Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Dalam pesan dan kesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, beliau menyampaikan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak atas semua dukungan, kerja sama dan perjuangan yang telah dilakukan selama beliau mengabdi di Mahkamah Agung RI. Setelah penyampaian pesan dan kesan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial atas pengabdian yang luar biasa selama lebih dari 40 tahun di Mahkamah Agung RI. Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa meskipun telah berpisah secara kedinasan namun kekeluargaan harus tetap terjalin meskipun di luar kedinasan dan berharap agar semua selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan YME. Acara diakhir dengan pemberian cindera mata dan foto Bersama.

FOTO KEGIATAN 

Berikut kami sampaikan Pengumuman Penerimaan Calon Hakim AD HOC Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XIX Nomor: 05/Pansel/Ad Hoc TPK/I/2023. 

Silakan klik link berikut untuk melihat pengumuman.

Makassar, 30 Januari 2023 (Hari Senin). Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Para Pejabat Struktural dan Seluruh Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi TUN Makassar mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Asessor Pembangunan Zona Integritas pada Ditjen Badilmiltun dan Pengadilan Tingkat Banding TUN. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, ini dimulai tepat pada pukul 10.00 WITA. Dalam sambutannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan pentingnya peran pengadilan tingkat banding sebagai assessor yang akan melakukan penilaian terhadap proses pembangunan zona integritas bagi pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya masing-masing. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berharap bahwa bimtek pembangunan zona integritas ini benar-benar dapat memberikan manfaat dan dapat diterapkan selama proses penilaian pembangunan zona integritas di Lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini menghadirkan tiga orang narasumber yang berasal dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

FOTO KEGIATAN 

Makassar, 26 Januari 2023 (Hari Kamis).Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar melantik Pejabat Eselon IV pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Pejabat yang dilantik yaitu:

1. Bapak Irwan, S.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI;
2. Bapak Andi Nurhasbi Alauddin, S.E., M.H. dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dimulai pada jam 10.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Kantor Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Acara ini dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Panitera, Pejabat Struktural, dan seluruh Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

FOTO KEGIATAN 

Makassar, 25 Januari 2023 (Hari Rabu). Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, Panitera dan Para Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi TUN Makassar mengikuti kegiatan Peresmian Pembangunan Gedung/Bangunan di Lingkungan Mahkamah Agung RI secara daring. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI, Wakil Non Yudisial Mahkamah Agung RI, Seluruh Hakim Agung dan Para Pejabat Eselon I dan Eselon II Mahkamah Agung serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama ini dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB. Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan kebanggaan atas pencapaian yang telah diraih oleh Bagian Kesekretariatan Mahkamah Agung RI yakni dengan telah selesainya proses pembangunan gedung/bangunan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa pembangunan berbagai fasilitas diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan produktifitas serta kualitas kerja dari seluruh aparatur peradilan. Ketua Mahkamah Agung RI juga berpesan untuk senantiasa menjaga integritas dalam bekerja dan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang dapat mencoreng nama Mahkamah Agung RI. Acara ini diakhir dengan peresmian pembangunan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan dilanjutkan dengan foto bersama.

FOTO KEGIATAN