KODE ETIK HAKIM 

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI ( Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 ) dan Ketua Komisi Yudisial RI  ( 02/SKB/P.KY/IV/2009 ) Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Kode Etik Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut:

1. BERPERILAKU ADIL

   Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang

2. BERPERILAKU JUJUR

   Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

   Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. BERSIKAP MANDIRI

   Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

   Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. BERTANGGUNGJAWAB

   Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

   Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. BERDISIPLIN TINGGI

   Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

   Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

    Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien

Lebih lengkapnya, silahkan klik link berikut 

Berikut kami sampaikan SURAT EDARAN NOMOR 6  TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. (Humas MA RI)

Silakan klik tautan berikut untuk Surat Edaran No.6 Tahun 2021 atau dapat mengunduh file terlampir:

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor; 944/SEK/KP.05.2/4/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Pembatasan Cuti dan Bepergian Ke Luar Daerah.

Yang ditujukan kepada Yth: 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung; 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Tempat. (Humas MA RI)

Untuk lebih jelas, berikut surat beserta lampirannya atau dapat mengundung file terlampir

Sehubungan dengan telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil negara selama hari Peringatan afat Isa Al Masih Tahun2021 dalam masa pandemik Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020 dan perubahannya serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2020, maka seluruh Hakim dan Aparatur dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan / atau mudik mulai tanggal 1 April – 4 April 2021 kecuali dalam rangka tugas kedinasan atau karena keadaan terpaksa dengan izin tertulis dari pimpinan satuan kerja. (Humas MA RI)

Untuk lebih jelasnya dapat klik tautan Surat Sekretaris Mahkamah Agung atau mengunduh file lampiran berikut:

Makassar, 30 Maret 2021 (Hari Selasa). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menunjukkan kesungguhan dalam penerapan ZI di lingkungan pengadilan dengan melaksanakan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dihadiri oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Tk.I Sulawesi Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Agama Makassar, Ketua Ombudsman Prov. Sulsel, Ketua MUI, dan Penghubung Komisi Yudisial sebagai saksi. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan pencanangan ini merupakan bentuk komitmen dari seluruh pegawai PTTUN Makassar demi mewujudkan peradilan yang bebas dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan birokrasi bersih dan melayani dengan sebelumnya dilakukan ikrar bersama oleh Hakim Tinggi dan perwakilan Pejabat Struktural dan Fungsional yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

Bentuk komitmen pencanangan dilakukan dengan penandatanganan pakta integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar bersama dengan para saksi.

Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PTTUN Makassar. Beliau menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk gerak cepat komitmen bersama dengan menyatukan dan meluruskan niat serta komitmen bersama demi mewujudkan wilah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.

 FOTO KEGIATAN

Makassar, 29 Maret 2021 (Hari Senin). Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melantik Jurusita Pengganti di Pengadilan Tinggi TUN Makassar atas nama Ibu Suryastuti,S.Ksi. Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak Adityah Harry S, S.Kom. Kemudian acara dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan pakta integritas oleh pejabat yang mengucapkan sumpah jabatan, Ibu Suryastuti, S.Ksi.

Foto Kegiatan

Makassar, 29 Maret 2021 (Hari Senin) - Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Makassar beserta Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Kabag, Kasubag dan seluruh pegawai melaksanakan Ikrar dan Komitmen bersama dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Wilayah Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar menjelaskan bahwa Komitmen bersama merupakan tahap awal dimulainya pembangunan Zona Integritas di Wilayah Pengadilan Tinggi TUN Makassar sebelum dilakukan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Selasa, 30 Maret 2021. Dengan komitmen bersama yang telah diikrarkan oleh seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menandakan bahwa seluruh pegawai telah berkomitmen untuk selalu berintegritas dan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menekankan pula pada tekad dan tujuan bersama seluruh pegawai Pengadilan Tinggi TUN Makassar untuk terus maju dan berusahan mewujudkan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Foto Kegiatan :

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 746/SEK/KP.01.2/3/2021, tanggal 17 Maret 2021 perihal Peremajaan Data Nomor Telepon Genggam / HP dan Alamat Email Pegawai.

Yang ditujukan Kepada Yth;  1. Panitera Mahkamah Agung RI; 2. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI ; 3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia ; 4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia. (Humas MA)

Untuk Informasi selengkapnya, silahkan klik lampiran surat pada tautan dibawah ini :