Makassar, 9 April 2025

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 342/DJMT/UND.KP3.4.3/III/2025, tanggal 27 Maret 2025 perihal Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara secara daring. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Jam 10.00 WITA di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Kegiatan ini diawali dengan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H dari Bapak Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H.,M.H.

Dalam Pembinaannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesalahan Pasca Lebaran:

1. Kondisi Keuangan
2. Bekerja masih dalam mode liburan
3. Gagal jaga pola makan
4. Malas evaluasi keuangan
5. Zona nyaman dan berlama-lama
6. Lupa target dan resolusi
7. Menunda-nunda aksi.

2. Kuota pengusulan calon unit kerja menju predikat WBK di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Peradilan Militer 1 Unit Kerja
2. Peradilan Tata Usaha Negara 4 Unit Kerja

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBK sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Komunukasi (tingkatkan komunikasi dan koordinasi antara Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal sehingga pembangunan ZI dapat berjalan dengan maksima, Ditjen Badilmiltun siap mendampingi seluruh satuan kerja dalam membangun Zona Integritas.

2. Ubah Minset/Pola Pikir (bangga melayani bukan bangga dilayani, dan perlu diingat bahwa kita bekerja adalah amanah yang perlu dijaga dengan penuh tanggung jawab, kejujuran serta Integritas).

3. Studi Banding  (belajarlah pada satuan kerja yang telah meraih predikat WBK (Dilmil, PTUN, PN maupun PA) baik secara daring maupun luring).

4. Optimalisasi Manajemen Tata Ruang dan Manajemen Media (zona steril dan zona publik, mengelola media konvensional maupun online (Website, IG, FB, Google Reviu, dll) dengan baik dan bijak).

5. Monitoring dan Evaluasi (Monev Pelaksanaan Pembangunan ZI secara berkala oleh satuan kerja, termasuk oleh pengadilan tingkat banding kepada satuan kerja di wilayah hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding  memiliki Hakim Tinggi dan Sekretaris yang telah mengikuti pelatihan sebagai asessor ZI sehingga kami yakin bahwa pelaksanaan ZI 2025 akan menjadi lebih baik).

4. Membangun Integritas

1. Syukur 

   Officium nobile, besar tunjangan di atas ASN di K/L lainnya, banyak yg ingin menjadi insan peradilan.

2. Bangga 

   Besar hati karena mempunyai keunggulan.

3. Cinta 

   Tulus dan jujur untuk membahagiakan serta tidak ingin menyakiti.

4. Semangat 

   perasaan yang merangsang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik serta lebih antusias dalam mencapai tujuan organisasi.

5. Integritas 

   Bekerja secara jujur, loyal dan bertanggung jawab demi pelayanan publik yang prima dan nama baik pengadilan.

5. Penekanan Ketua Mahkamah Agung:

      Setiap pelanggaran KEPPH yang menyangkut uang, akan diberikan sanksi paling ringan hukuman non palu.

      Diakhir pembinaannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H.,M.H.  menyampaikan bahwa pembinaan ini sejaligus untuk silaturahhmi yang intinya keluarga besar Ditjen Badilmiltun memohon maaf jika dalam berkomunikasi dan berinteraksi ada kekhilafan, kemudian Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membacakan sebuah pantun sebagai berikut “Menikmati Senja di Pantai Selatan Menggunakan Alas Berbahan Dedaunan Kita Bersama Menjadi Harapan Tegakkan Integritas Tingkatkan Pelayanan”.