Makassar, Senin 9 Maret 2020.

Menindaklanjuti  Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor 42   Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS  dalam Jabatan  Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing, dengan ini  disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan  unit kerja  agar mengusulkan  pegawai yang berminat  dan memenuhi  syarat untuk   diangkat   dalam  Jabatan    Fungsional  melalui  Penyesuaian/ Inpassing  yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI c.q.  Kepala Biro  Kepegawaian Badan Urusan  Administrasi  Mahkamah  Agung  RI,   untuk  pengusulan pengangkatan dalam Jabatan  Fungsional dari Pengadilan Tingkat  Pertama disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding.
2. PNS   yang telah  diangkat  dalam Jabatan   Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing tidak diperkenankan mengundurkan diri  dari jabatan fungsional minimal selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
3. Satker        yang      mengusulkan      PNS        dalam      J abatan       Fungsional      melalui Penyesuaian/ Inpassing wajib melampirkan  dokumen berupa rincian peta jabatan,  hasil penghitungan  Analisis  Beban  Kerja  Jabatan  Fungsional  dan  Analisis  Jabatan  pada Jabatan Fungsional yang diusulkan.
4. Syarat  dan  ketentuan   serta   tata   cara    mengenai   Penyesuaian/ Inpassing   Jabatan Fungsional ditetapkan  oleh masing-rnasing Instansi Pembina,  sebagaimana terlampir

Sehubungan  dengan adanya beberapa tahapan proses uji/seleksi yang perlu dilalui dan mengingat  terbatasnya   waktu  yang  tersisa  dalam  pelaksanaan   rekrutmen  PNS   dalam jabatan  fungsional melalui penyesuaian/ inpassing  sebagaimana tercantum  dalam lampiran surat,  maka batas waktu penyerahan dokumen usulan paling lambat diterima di Mahkamah Agung  tanggal   30   Juni   2020.    Untuk   keterangan   lebih   lanjut   mengenai  pelaksanaan Penyesuaian/ Inpassing  dapat menghubungi nomor telepon 021-384 3348 dengan ext.  422, 734, 735.

DOKUMEN :

Mekanisme inpassing 2020.pdf

Makassar, Jumat 6 Maret 2020.

Berdasarkan surat dari Ketua Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No: 02/PANSEL.JPT/KEMENKO/MARVES/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang ditujukan kepada Para Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Para Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat dan Daerah yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri. 

DOKUMEN :

PENGUMUMAN JAPATI KEMENKO MARVES.pdf

 CPNS Nomor 8.pdf

Pada Hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi TUN Makassar, dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, oleh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Sebelum ditanda tangani Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar Bpk. SYAMSUL HADI, SH. membacakan langsung isi Pakta Integritas yang diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Tinggi TUN Makassar untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.

Setelah acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja selesai, dilanjutkan dengan acara Pemotongan Kue Tumpeng perayaan HUT Peratun Ke 29

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

•  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
•  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
•  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
•  e-Litigation (Persidangan secara online)

Klik Disini untuk masuk ke e-Court Mahkamah Agung RI

Berdasarkan hasil rapat TPM Kepaniteraan yang telah dilaksanakan pada Rabu, tanggal 27 November 2019. Berikut diumumkan Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapat promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Hasil TPM Kepaniteraan

Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen  tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (Humas MA).

 pengumuman cpns 2019.pdf

Tepatnya di Bulan Suci Ramadhan 1440 H,Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019, Keluarga Besar Pengadilan  Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Menggelar Acara Buka Puasa Bersama Yang Bertempat Di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Foto Kegiatan

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor : 600/BP/OT.01.2/05/2019 hal : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018. 

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  pada 4 ( Empat ) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

maka dengan ini, kami sampaikan surat/ Lampiran sebagai berikut :

surat_evaluasi SAKIP 2018_bawas.pdf

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 684/SEK/OT.01.1/05/2019. Tertanggal 22 Mei 2019. Tentang Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I Tahun Anggaran 2019.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi. 2. Para Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat dan Lampirannya, sebagai berikut :