Prosedur Pengajuan Perkara

1. Kategori Pengguna Layanan e-Court

Pendaftaran perkara secara elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan oleh 2 (dua) jenis pengguna:

• Pengguna Terdaftar: Advokat yang telah terverifikasi dalam sistem e-Court.
• Pengguna Lainnya: Pihak perorangan, badan hukum perdata, atau instansi/kuasa hukum pemerintah yang telah memperoleh akun daring resmi.

2. Tahapan Pendaftaran Perkara Daring

Prosedur pendaftaran perkara untuk Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lainnya dilakukan melalui aplikasi e-Court dengan alur sebagai berikut:

1. Memilih Pengadilan: Menentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang mengadili perkara.
2. Mengunggah Surat Kuasa/Tugas:
   • Pengguna Terdaftar: Mengunggah Surat Kuasa Khusus.
   • Pengguna Lainnya: Mengunggah Surat Kuasa Khusus atau Surat Tugas.
3. Nomor Pendaftaran Daring: Sistem akan menerbitkan nomor pendaftaran daring (catatan: ini belum merupakan nomor perkara resmi SIPP).
4. Menginput Data Pihak: Mengisi data para pihak serta mencantumkan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya.
5. Menginput Domisili Tergugat: Mengisi domisili elektronik pihak Tergugat (apabila data tersedia).
6. Mengunggah Dokumen Utama: Mengunggah berkas gugatan atau permohonan.
7. Perhitungan e-SKUM: Menerima perhitungan taksiran panjar biaya perkara secara otomatis (e-SKUM).
8. Pembayaran Elektronik: Melakukan pembayaran panjar biaya perkara via e-Payment.

3. Berkas & Kelengkapan Dokumen yang Wajib Diunggah

4. Mekanisme Pembayaran & Registrasi Nomor Perkara

Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Perkara (e-Payment):

1. Pengguna memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) beserta Kode Akun Virtual e-Payment.
2. Melakukan pembayaran sesuai nominal e-SKUM ke rekening bank pengadilan.
3. Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, atau melakukan konfirmasi manual dengan mengunggah bukti pembayaran ke aplikasi e-Court.
4. Setelah pembayaran terverifikasi, sistem/pengadilan memberikan konfirmasi dan menerbitkan Nomor Perkara Resmi setelah terdaftar dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
5. Apabila panjar biaya perkara kurang, pengguna wajib melakukan penambahan panjar biaya perkara secara elektronik.

5. Ketentuan Jam Operasional, Akun, dan Penggantian Kuasa

Aturan & Batasan Penting:

• Batas Waktu Proses (Cut-off Time): Proses pendaftaran perkara dilakukan paling lambat pada pukul 15.00 waktu setempat. Pendaftaran di luar jam tersebut akan diproses pada hari kerja berikutnya.
• Penggunaan Akun Tunggal: Jika para pihak diwakili oleh beberapa pengguna terdaftar/pengguna lain, pihak Penggugat dan/atau Tergugat hanya menggunakan 1 (satu) akun dan 1 (satu) domisili elektronik.
• Penggantian atau Pencabutan Kuasa: Apabila terjadi penggantian atau pencabutan kuasa, pemberitahuan harus disampaikan kepada Kepaniteraan Perkara melalui:
  • Secara Elektronik: Diajukan oleh kuasa hukum lama melalui sistem.
  • Secara Langsung (PTSP): Diajukan oleh prinsipal atau kuasa baru melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melampirkan Surat Kuasa/Pencabutan Kuasa untuk pembaruan domisili elektronik pada data e-Court.