Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Ikuti Pembinaan Kualitas Kinerja Satuan Kerja Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengikuti kegiatan Pembinaan Kualitas Kinerja Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 8 Oktober 2026, bertempat diruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
Kegiatan pembinaan dilaksanakan bagi seluruh satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badilmiltun, kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Pembinaan ini mengangkat materi mengenai Kualitas Kinerja Satuan Kerja, dengan sejumlah pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pada satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu hal yang ditekankan dalam materi pembinaan adalah pentingnya menjadikan integritas sebagai budaya organisasi. Integritas tidak hanya diwujudkan melalui aturan dan dokumen, tetapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari seluruh aparatur. Hal tersebut antara lain ditunjukkan melalui konsistensi tindakan, tanggung jawab terhadap tugas, bekerja secara jujur meskipun tanpa pengawasan, serta kepatuhan terhadap etika dengan menolak segala bentuk kecurangan, suap, gratifikasi dan konflik kepentingan.
Selain penguatan integritas, materi pembinaan juga menyoroti pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian. Seluruh Aparatur memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tulus, profesional dan berorientasi pada kepentingan umum. Pelayanan tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

Dalam pembinaan ini diberikan penekanan terhadap Zona Integritas sebagai sebuah komitmen bersama. Pembangunan Zona Integritas merupakan tekad dan janji bersama mulai dari pimpinan hingga seluruh jajaran untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kinerja, membangun budaya integritas, serta memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel.