Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Ikuti Refleksi 3 Tahun BPHPI IKAHI dan Seminar Peradilan Digital Secara Daring

MAKASSAR (2/10/2026 – Jajaran Hakim Tinggi Perempuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar bersama Hakim Perempuan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar mengikuti kegiatan “Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI: Capaian, Tantangan & Harapan Ke Depan” serta “Seminar Singkat Hakim Perempuan: Hakim Perempuan Dalam Transformasi Peradilan Digital – Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial Secara Etis dan Inklusif” secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, bertempat di Ruang Command Center PTTUN Makassar.

Kegiatan yang terpusat di Balairung Mahkamah Agung RI ini dibuka langsung dengan keynote speech oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H. dan Ketua BPHPI Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. Rangkaian seminar diisi oleh pakar hukum Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. dari Universitas Padjadjaran mengenai efisiensi dan etika AI di era digital, serta Dr. Nathanael Elnadus Johanes Sumampouw, M.Psi., M.Sc., Psikolog mengenai penajaman human judgment dan objektivitas hakim.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid oleh BPHPI IKAHI ini menjadi momentum refleksi atas capaian, tantangan, dan arah peran hakim perempuan dalam dunia peradilan. Selain itu, forum seminar memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi pemanfaatan teknologi informasi serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) secara etis, bijak, dan inklusif untuk mendukung efisiensi serta akuntabilitas penyelenggaraan peradilan digital di Indonesia.

Melalui keikutsertaan aktif dalam forum ini, para Hakim Tinggi Perempuan PTTUN Makassar dan Hakim Perempuan PTUN Makassar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas profesionalitas, memperkuat kepemimpinan hakim perempuan, serta mendukung penuh agenda modernisasi peradilan berbasis digital di lingkungan Mahkamah Agung RI.