PTTUN Makassar

PTTUN Makassar

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Telah dIlaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar .

 

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar, Bpk. KASIM,S.H.,M.H

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar, Bpk. FARI RUSTANDI,S.H.,M.H

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Bpk, R. BASUKI SANTOSO,S.H.,M.H

 

 

 

Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Telah dIlaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Manado dan Gorontalo Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar 

Dilaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dilanjutkan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bertempat Diruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pada Hari Senin, 18 mei 2020.

Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 Nomor : 11/Pansel-CPNS/MA/3/2020, tertanggal 23 Maret 2020 tentang penyampaian hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Formasi Tahun 2019, dengan ini di umumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selengkapnya sebagaimana termuat dalam lampiran yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : http://bit.ly/hasilskdma2019

 

 

 

DOKUMEN :

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020. Tanggal 23 Maret 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19), evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah dua orang Wakil Ketua Pengadilan Pajak pada Jum’at pagi, 20 Maret 2020 di Gedung Mahkamah Agung lantai 13, Jakarta. Prosesi pelantikan kali ini berbeda dengan prosesi sebelumnya, di mana pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, dan pejabat yang menghadiri acara tersebut, pagi ini semua menggunakan masker. Hal ini tidak lain adalah untuk menghindari virus korona yang sedang mewabah secara global di dunia bahkan di Indonesia.

Adapun dua pejabat yang dilantik yaitu, pertama Widhi Hartono, SE., ME, sebagai Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial, dan kedua Drs. Seno Sulistyanto Budi Hendra, MM, sebagai Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim.

Beberapa kegiatan penting di Mahkamah Agung seperti Rakernas Akbar, Peresmian Peradilan Terpadu di Manado, termasuk Puncak peringatan HUT IKAHI ke 67 tahun, telah ditunda sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Meski demikian ditengah situasi yang serba terbatas, Sekretaris Mahkamah Agung telah menyerukan penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan rapat (19/3/2020).

Kepala Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan  aplikasi ini dimanfaatkan untuk menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris MA , A.S Pudjoharsoyo tentang penyesuaian Sistem Kerja  Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 501/SEK/KS.00/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Aplikasi Untuk Kegiatan Rapat.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I dan II dan Segenap Jajarannya pada Unit Eselon I Mahkamah Agung RI. 3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

 

 

 

DOKUMEN :

pemanfaatan aplikasi untuk rapat.pdf

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 500/SEK/KS.00/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Masker Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I dan II dan Segenap Jajarannya pada Unit Eselon I Mahkamah Agung RI. 3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan T Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

 

 

 

DOKUMEN :

penggunaan masker.pdf

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 479/SEK/KP.04.6/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI; 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;  3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat ) Lingkungan Peradilan.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 huruf a dan e Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 Tahun 2018 tentag Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini disampaikan bahwa agar terlaksananya pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing, untuk itu diminta kepada Saudara/i agar segera membentuk tim guna menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional di bidang Perbendaharaan meliputi Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN di lingkungan unit kerja Saudara.

Untuk lebih jelas berikut surat dan lampirannya:

 

 

 

DOKUMEN :

Permintaan Penghitungan Formasi JF Perben.pdf

Page 1 of 5

Hubungi Kami

T (0411) 452773, Fax. (0411) 452016
Email: pt.makassar@pttun.org
          pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231

Senin - Jumat : 8.00 - 16.30 wita
Sabtu dan Minggu : Tutup