PTTUN Makassar

PTTUN Makassar

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 Nomor : 11/Pansel-CPNS/MA/3/2020, tertanggal 23 Maret 2020 tentang penyampaian hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Formasi Tahun 2019, dengan ini di umumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selengkapnya sebagaimana termuat dalam lampiran yang dapat diunduh pada tautan berikut ini : http://bit.ly/hasilskdma2019

 

 

 

DOKUMEN :

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020. Tanggal 23 Maret 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19), evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Yang ditujukan Kepada 1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. 2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. 3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung. 4. YM. Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. 5. Yth. Panitera Mahkamah Agung. 6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung. 7. Yth. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung. 8. Yth. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 9. Yth. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. (ds/ah)

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

 

 

DOKUMEN :

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah dua orang Wakil Ketua Pengadilan Pajak pada Jum’at pagi, 20 Maret 2020 di Gedung Mahkamah Agung lantai 13, Jakarta. Prosesi pelantikan kali ini berbeda dengan prosesi sebelumnya, di mana pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, dan pejabat yang menghadiri acara tersebut, pagi ini semua menggunakan masker. Hal ini tidak lain adalah untuk menghindari virus korona yang sedang mewabah secara global di dunia bahkan di Indonesia.

Adapun dua pejabat yang dilantik yaitu, pertama Widhi Hartono, SE., ME, sebagai Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial, dan kedua Drs. Seno Sulistyanto Budi Hendra, MM, sebagai Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim dan Pengangkatan Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial dan Wakil Ketua Pengadilan III  Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim tanggal 2 Maret 2020.

Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, kedua Wakil Ketua Pengadilan Pajak tersebut bersumpah akan sungguh-sungguh untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Pajak langsung atau tidak langsung tidak memberikan  atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Mereka juga berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini serta tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7291

Dalam kesempatan yang sama, mereka juga berjanji senantiasa akan menjalankan jabatan dengan jujur, saksama, dan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban. Mereka juga bersumpah akan berlaku sebaik-baiknya,dan seadil-adilnya seperti layaknya, bagi seorang wakil ketua pengadilan pajak yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, dan undangan lainnya.

 

 

MA SERUKAN PENGGUNAAN APLIKASI ZOOM MEETING PADA RAPAT DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Beberapa kegiatan penting di Mahkamah Agung seperti Rakernas Akbar, Peresmian Peradilan Terpadu di Manado, termasuk Puncak peringatan HUT IKAHI ke 67 tahun, telah ditunda sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona.

Meski demikian ditengah situasi yang serba terbatas, Sekretaris Mahkamah Agung telah menyerukan penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan rapat (19/3/2020).

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7288

Kepala Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan  aplikasi ini dimanfaatkan untuk menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris MA , A.S Pudjoharsoyo tentang penyesuaian Sistem Kerja  Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7289

Hal tersebut disampaikan Abdullah, pada saat memimpin rapat terkait pengembangan aplikasi Sistem Kebijakan Mahkamah Agung secara Elektronik, di ruang Media Centre, Jumat (20/03/2020). Lebih lanjut Abdullah menyampaikan, “penyelenggaraan rapat, dengan menggunakan sarana elektronik ini, diharapkan bisa menjadi contoh bagi satker- satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya”. penggunaan teknologi ini digunakan dalam rangka mengoptimalkan kinerja ditengah situasi penyebaran virus. “Agar layanan terhadap para pencari keadilan dan kinerja badan peradilan bisa terus berjalan” pungkasnya. Selanjutnya, arahan dari Abdullah, agar rapat ini dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi Zoom .

https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/7290

Lebih lanjut Kabag PUU Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala menjelaskan, bahwa “Pengembangan aplikasi Sistem Kebijakan Mahkamah Agung secara elektronik saat ini, sudah semakin mendesak, seiring dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, nantinya pengembangan aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan informasi peraturan- peraturan, khususnya kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”. Saat ini Mahkamah Agung sudah mempunyai aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi) Mahkamah Agung dengan alamat https://jdih.mahkamahagung.go.id/. Namun harus dikembangkan lagi dan ditambahkan fitur- fitur lainnya, termasuk naskah akademik, dan abstraksi kebijakan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 501/SEK/KS.00/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Aplikasi Untuk Kegiatan Rapat.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I dan II dan Segenap Jajarannya pada Unit Eselon I Mahkamah Agung RI. 3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

 

 

 

DOKUMEN :

pemanfaatan aplikasi untuk rapat.pdf

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 500/SEK/KS.00/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Masker Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I dan II dan Segenap Jajarannya pada Unit Eselon I Mahkamah Agung RI. 3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan T Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

 

 

 

DOKUMEN :

penggunaan masker.pdf

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 479/SEK/KP.04.6/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI; 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;  3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat ) Lingkungan Peradilan.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 huruf a dan e Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 Tahun 2018 tentag Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini disampaikan bahwa agar terlaksananya pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing, untuk itu diminta kepada Saudara/i agar segera membentuk tim guna menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional di bidang Perbendaharaan meliputi Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN di lingkungan unit kerja Saudara.

Untuk lebih jelas berikut surat dan lampirannya:

 

 

 

DOKUMEN :

Permintaan Penghitungan Formasi JF Perben.pdf

Menindaklanjuti disposisi Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Perikanan perihal : Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Perikanan tanggal 18 Maret 2020 bersama ini disampaikan Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Sampai dengan tanggal 24 April 2020.

dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Republik Indonesia
  2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  4. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun
  5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter/Hasil Laboratorium
  6. Berwibawa, cakap, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
  7. Berpendidikan paling rendah strata satu bidang hukum dan/atau strata satu lainnya yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian perikanan, antara lain perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan
  8. Berpengalaman di bidang perikanan paling kurang 5 (lima) tahun
  9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  10. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik
  11. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc
  12. Bersedia ditempatkan di Pengadilan Perikanan seluruh wilayah Indonesia
  13. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
  14. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh panitia.

Untuk syarat administrasi dan ketentuan lain silakan klik tautan di bawah ini.

 

 

DOKUMEN :

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN.pdf

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 499/SEK/KS.00/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Penundaan Kegiatan di Mahkamah Agung RI.

Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan T Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020. Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dengan ini diberitahukan bahwa untuk Pencegahan Penyebaran COVID – 19, Pimpinan telah memutuskan untuk MENUNDA kegiatan-kegiatan yang telah terjadwal sebagai berikut :

 1. Rakernas Akbar. 

 2. Peresmian Peradilan Terpadu di Manado.

 3. Wisuda Purnabakti Semarang – Jawa Tengah.

  4. Pendamingan Pembangunan Zona Integritas.

  5. Penundaan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersipat tatap muka. 

Penundaan kegiatan-kegiatan tersebut sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Suratnya, sebagai berikut :

 

 

DOKUMEN :

Pemberitahuan Penundaan Kegiatan Mahkamah Agung RI.pdf

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 498/SEK/KU.00/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberitahuan Daftar Satuan Kerja yang Menjadi Uji Petik Pemeriksaan.

Kepada Yth Daftar Satuan Kerja Terlampir.

Berkaitan dengan Surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 25/LK-MA/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Daftar Satuan Kerja yang Menjadi Uji Petik Pemeriksaan. 

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat dan Lampirannya, sebagai berikut :

 

 

 

DOKUMEN :

Pemberitahuan Satker yang Menjadi Uji Petik Pemeriksaan BPK.pdf

Page 1 of 4

Hubungi Kami

T (0411) 452773, Fax. (0411) 452016
Email: pt.makassar@pttun.org
          pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231

Senin - Jumat : 8.00 - 16.30 wita
Sabtu dan Minggu : Tutup