Senin, 1 Desember 2025, di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, PTTUN Makassar mengikuti kegiatan Pembinaan Rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) untuk periode bulan November. Kegiatan ini berlangsung melalui platform Zoom Meeting.

Pembinaan ini dipimpin secara langsung Direktur Jenderal Badilmiltun, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., yang dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi, profesionalisme, dan integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas peradilan. Seluruh pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama di bawah Badilmiltun juga turut hadir mengikuti pembinaan.

Bertepatan dengan penutup tahun anggaran, pertemuan ini diarahkan pada refleksi menyeluruh atas capaian kinerja sepanjang tahun. Direktur Jenderal Badilmiltun menekankan perlunya evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif, meliputi kinerja individu maupun unit, efektivitas tata kelola, dan kepatuhan terhadap standar operasional. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada penyelesaian administrasi serta pelaporan akhir tahun yang harus dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan ini, Badilmiltun juga menyoroti pentingnya penguatan integritas aparatur peradilan, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penyempurnaan layanan publik menjadi agenda sentral, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Administrasi kepegawaian pun menjadi bagian tak terpisahkan dari pembinaan, mengingat pentingnya tertib data, kelengkapan dokumen kepegawaian, serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan akuntabel. Aspek lain yang mendapatkan perhatian adalah penataan arsip fisik dan digital.

Pembinaan kemudian ditutup dengan seruan untuk melakukan refleksi diri, sebagai proses internalisasi nilai-nilai profesionalisme dan etos kerja. Seluruh jajaran diharapkan mampu menilai kembali kontribusinya dalam organisasi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memperbaharui komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.