KETUA, PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR HADIRI RAPAT KOORDINASI TEKNIS DI DENPASAR
Oleh: Sheila Azaria Fazli, S.H.

DENPASAR – Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara unit kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada Hari Kamis – Sabtu, tanggal 22 – 24 Februari 2024 bertempat di The Trans Resort Bali, yang turut dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
Sebagai bahan persiapan penyelesaian Sengketa Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, pada Evaluasi Rakornis Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibahas mengenai Sengketa Pemilihan. Sesuai ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku Tingkat pertama hanyalah objek sengketa berupa Penetapan Pasangan Calon. Selain terkait sengketa pemilihan, juga dibahas mengenai Upaya Administratif, Perkara Pertanahan, Prodeo, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Eksekusi.
Selain membahas mengenai teknis persidangan, dalam Rakornis juga turut membahas mengenai bagian Kesekretariatan sebagai supporting unit. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar termasuk Satuan Kerja dengan persentase realisasi anggaran tertinggi pada Tahun Anggaran 2023, yaitu sebanyak 99,97%. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga merupakan Pengadilan yang gedung kantornya belum prototype.