Kamis 5 Oktober 2023. Sekretaris, Analis Perkara Peradilan dan bagian Kepegawaian PTTUN Makassar mengikuti kegiatan sosialisasi penetapan kebutuhan calon hakim yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI secara daring melalui Zoom Conference. Sosialisasi ini merupakan bentuk tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengadaan Hakim yang mana dalam hal ini dikhususkan dari formasi Analis Perkara Peradilan Tahun Anggaran 2021.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H.,M.H. dalam sambutannya beliau menegaskan beberapa poin penting, diantaranya;
- Jajaran pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan rapat dan telah menetapkan alokasi kebutuhan hakim. Untuk Peradilan Umum jumlah alokasi hakim yang dibutuhkan sebanyak 763 orang, Peradilan Agama 602 orang dan untuk Peradilan TUN sebanyak 166 orang.
- Penerimaan Calon Hakim hanya diperuntukan untuk formasi Analis Perkara Peradilan (APP) tahun anggaran 2021.
- Dalam proses penerimaan pendaftaran seleksi Calon Hakim, diberikan 2 opsi peminatan diantara 3 lembaga Peradilan Yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN.
- Proses seleksi Calon Hakim menggunakan ukuran Passing Grade yang nilainya akan ditentukan kemudian dalam aturan teknis.
- Analis Perkara Peradilan yang berasal dari Universitas Islam Negri atau Institut Agama Islam Negri akan diarahkan untuk mendaftar sebagai Calon Hakim Peradilan Agama.
- Proses seleksi Calon Hakim terbagi dalam 4 tahap yaitu seleksi administrasi, psikotes, seleksi substansi hokum dan seleksi wawancara
- Timeline seleksi Calon Hakim dibagi dalam 4 agenda yaitu tahap pendaftaran, seleksi, penilaian dan tahap akhir yaitu penetapan kelulusan.
Menutup paparannya, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung berharap seluruh rangkaian seleksi dapat dilaksanakan sebelum akhir tahun 2023 dan menyampaikan kepada seluruh Analis Perkara Peradilan untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Di akhir sosialisasi seluruh APP diminta untuk melakukan survey peminatan lembaga peradilan.
FOTO KEGIATAN
 |
 |
