Makassar, 15 Februari 2023. Dalam rangka meningkatkan integritas dan kualitas layanan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum., lakukan pembinaan pada Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2023.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang baru yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado sehingga saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hanya membawahi 3 yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dengan demikian, diharapkan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari semakin dekat dan semakin solid dalam hal koordinasi. Selain itu diharapkan untuk saling mengingatkan dan memberikan masukan agar terwujudnya pelayanan yang prima

Adapun materi pembinaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terbagi menjadi 3, yaitu: 1) Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Wakil Ketua, Bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum., 2) Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan yang disampaikan oleh Panitera, Bapak H. Apdin Taruna Munir, S.H., M.H., dan 3) Kesekretariatan (Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian) yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris, Bapak Adnan, S.E., S.H., dan Kasubag Keuangan dan Pelaporan, Bapak Haryoko Prabowo, S.E., S.H., bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Materi pembinaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terbagi menjadi 3, yaitu: 1) Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Wakil Ketua, Bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum., 2) Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan yang disampaikan oleh Panitera, Bapak H. Apdin Taruna Munir, S.H., M.H., dan 3) Kesekretariatan (Keuangan, Perencanaan dan Kepegawaian) yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris, Bapak Adnan, S.E., S.H., dan Kasubag Rencana Program dan Anggaran Ibu Diana Rahmawati, S.Kom., bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum., memberikan himbauan dan mengingatkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, agar senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang dalam hal ini merupakan para pencari keadilan, serta berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 7/2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 8/2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya,  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan Dibawahnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 11/2017 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 17/2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga menghimbau kepada aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar tidak ada yang terkena hukuman disiplin dalam rangka Pembangunan Zona Integritas dan segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik bagi para pencari keadilan, juga diberikan materi pembinaan berupa teknis administrasi persidangan, sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas). Kegiatan pembinaan dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Kendari, serta dilaksanakan sesi tanya-jawab sebelum kegiatan ditutup. Diharapkan, dengan terlaksananya kegiatan pembinaan, masing-masing Satuan Kerja dapat meningkatkan kualitas serta disiplin kerja dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

FOTO KEGIATAN