Rabu, 22 November 2017

Pengawasan dan Kode Etik Hakim

PENGAWASAN  DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR.



 

DASAR HUKUM :

 

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;
  3. Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  5. Instruksi Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1983, tanggal 4 Oktober 1984 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
  6. Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1989, Tanggal 20 Maret 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA?SK/VI/2009, tanggal 13 Mei 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4-TUN/268/PS/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
  10. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4-TUN/269/PS/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

 

PENGERTIAN

 

  1. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu :
  2. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
  3. Pengawasan Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
  4. Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung , pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

MAKSUD

 

  • Maksud dilaksanakannya Pengawasan :
  • Menjaga terselenggaranya managemen peradilan dengan baik dan benar.
  • Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
  • Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana/program kerja.
  • Menjaga citra lembaga peradilan yang bemartabat dan terhormat.
  • Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
  • Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
  • Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
  • Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidak efisiennan penyelenggaraan peradilan

 

TUJUAN

 

  • Tujuan Pengawasan Rutin/Reguler antara lain :
  • Menopang kerangka managemen peradilan yang baik.
  • Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan.
  • Untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan berupa data, fakta untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menetukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik

 

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

 

Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial peradilan.

  • Managemen peradilan yang terdiri dari program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan, serta evaluasi kegiatan.
  • Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan eksekusi, serta administrasi umum.
  • Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan APBN dan dana/bantuan pihak ketiga.

 

WEWENANG DAN TANJUNG JAWAB PENGAWASAN

 

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, berada pada Pimpinan Pengadilan Tinggi, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Dan sebagai tindak lanjut tanggung jawab pengawasan pada pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah dikeluarkan Surat keputusan antara lain :

  1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4-TUN/268/PS/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
  • Sebagai salah satu fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan manageman Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya, yang meliputi : PTUN Makassar, PTUN Manado, PTUN Jayapura, PTUN Ambon, PTUN Palu dan PTUN Kendari.
  1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4-TUN/269/PS/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
  • Masing-masing Hakim Tinggi bertugas untuk melakukan pengawasan satu bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan bertindak sebagai koordinator adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang meliputi : Kepaniteraan Perkara, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga, Sub Bagian Kepegawaian dan IT, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran.