Rabu, 22 November 2017

↑ Return to Profile Pengadilan

Sejarah Pengadilan

SEJARAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

————————————————————————————————–

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ujung Pandang (Sekarang Makassar) dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan Keppres nomor 52 tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan PP no 41 tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Sekarang Makassar) sebagai Implementasi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peresmian penggunaan gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang (Sekarang Makassar) dilakukan pada tanggal 26 desember 1992 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia H. Ismail Saleh. SH. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terletak di Jalan AP. Pettarani No. 45 Makassar dengan luas tanah 3.835 m2 dan proses pembangunan dari hasil tukar menukar antara pihak Departemen Kehakiman dengan Pihak Swasta dengan anggaran biaya (nilai harga tanah dan bangunan) sebesar Rp. 596.326.500,- sedangkan anggaran pembangunan (nilai kontrak) Rp. 248.210.755,-
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebelumnya 6 (enam) Propinsi menjadi 10 (sepuluh) Propinsi Daerah Tingkat I karena adanya pemekaran yaitu :
  1. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
  2. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
  3. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
  4. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
  5. Propinsi Daerah Tingkat I Maluku
  6. Propinsi Daerah Tingkat I Papua
  7. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Barat
  8. Propinsi Daerah Tingkat I Papua Barat
  9. Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Utara
  10. Propinsi Daerah Tingkat I Gorontalo