Rabu, 22 November 2017

↑ Return to Tentang Pengadilan

Pengantar dari Ketua Pengadilan

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
 Alhamdulillah,
 Mulai awal maret 2016, tampilan website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, berubah dari sebelumnya. Tampilan baru ini adalah guna mengikuti standarisasi Website untuk Pengadilan yang ditentukan Mahakamh Agung RI. Perubahannya utamanya pada Web yang baru terdapat konten untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan link ke lembaga Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Provinsi setempat, dengan tidak mengurangi makna Independensi Peradilan khususnya untuk Peradilan Tata Usaha Negara, serta dalam rangka Managemen Perkara, Pembenahan Infrastruktur yang meliputi Sumber Daya Finansial dan Non Finansial serta Sarana Pendukungnya, dan juga meliputi Manajemen Informasi
Independensi peradilan Tata Usaha Negara menghendaki bahwa lembaga peradilan Tata Usaha Negara terbebas dari campur tangan, tekanan maupun paksaan baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga, hakim Peradilan Tata Usaha Negara di dalam memutus perkara berdasarkan pada hati nurani.
Independensi kekuasaan kehakiman telah secara jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai produk perundang-undangan, namun untuk mewujudkan independensi dan integritas peradilan terlebih dahulu harus dibangun independensi dan kapasitas individual. Independensi individual mencakup dua hal, yaitu independensi substantif (independensi sebagai individu pembuat keputusan) dan independensi personal yang lebih luas sebagaimana dijamin oleh peraturan-peraturan yang ada.
Pilar penopang independensi substantif-individual antara lain adalah: kepastian masa jabatan pasca penunjukan sebagai hakim; kepastian bahwa individu hakim yang bersangkutan hanya akan berhenti setelah memasuki usia pensiun; gaji yang memadai; dan independensi internal, yaitu bebas dari pengaruh hakim-hakim atasannya atau dari pengaruh rekan sejawat.
Kapasitas yudisial individu hakim adalah kemampuan individu hakim untuk melaksanakan fungsi-fungsi yudisialnya secara independen, efisien dan tidak berpihak (netral).
Disamping independensi dan kapasitas individual tersebut di atas, perlu pula dibangun independensi dan kapasitas institusional. Pengembangan kapasitas institusional lembaga pengadilan ini menunjuk pada upaya menciptakan lembaga pengadilan yang dapat menjalankan fungsi secara efisien dan tepat waktu, dapat menjalankan tugasnya secara independen, mendapatkan kepercayaan masyarakat dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, maka upaya mewujudkan kapasitas institusional lembaga pengadilan tersebut sesungguhnya adalah merupakan tanggungjawab bersama antara lembaga pengadilan, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. 
Manajemen perkara merupakan tata kerja penyelesaian perkara. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, manajemen perkara dimulai sejak perkara diterima oleh Panitera, ditelaah dan didaftar di Kepaniteraan Muda perkara,  ditetapkan majelis hakim oleh Ketua , didistribusikan ke Majelis Hakim Tinggi, diperiksa, dimusyawarahkan, diputus dan dibacakan di sidang terbuka oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, diarsipkan sampai dengan dikirimnya kembali berkas perkara kepada pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
Pembenahan Infrastruktur Sumber Daya Finansial dan Non Finansial serta Sarana Pendukungnya
Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai organisasi di bawah MA membutuhkan sumberdaya yang memadai, antara lain dalam bentuk sumberdaya finansial (anggaran) dan sarana/prasarana. Kecukupan anggaran sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang baik. Namun, perencanaan anggaran yang baik belum menjadi jaminan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh MA akan memadai, karena apa yang sudah direncanakan belum tentu akan disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Disamping itu, sejauh ini belum ada pengaturan yang rinci tentang proses pengusulan rencana anggaran di MA. Untuk mengatasi masalah anggaran ini direkomendasikan agar MA segera membuat aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran yang dapat menjamin proses penyusunan anggaran secara partisipatif.
Pembenahan Manajemen Informasi
Untuk menjembatani Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Makassar dengan publik dibutuhkan sikap aktif (proaktif), yaitu selalu mengkomunikasikan kebijakan maupun tindakan strategis yang diambil, untuk itu, dibutuhkan unit Humas dan Meja Informasi yang efektif. Sejauh ini, Humas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar belum berfungsi secara efektif yang disebabkan karena secara struktural Humas dan fungsi Humas yang dirangkap oleh Hakim yang ditunjuk. Untuk mengatasi masalah tersebut,  perlu meningkatkan status Humas menjadi unit kerja tersendiri.
Selain itu dibentuk unit khusus yang menangani masalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan manajemen informasi dan bertugas untuk mengelola data dan informasi Pengadilan Tinggi TUN Makassar danPengadilan TUN di wilayahnya.
 
Makassar , Maret 2016
          Ketua,
 
    SYAMSULHADI