Senin, 16 Juli 2018

«

»

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perma No. 11 Tahun 2016, Perma No. 4, 5 dan 8 Tahun 2017 Sewilayah Hukum PTTUN Makassar

Kamis, 19 April 2018 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengadakan Rapat Koordinasi Daerah dan Sosialisasi Perma Nomor 11 Tahun 2016, Perma Nomor 4, 5 dan 8 Tahun 2017 sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Acara ini dilaksankan di Hotel Remcy Panakkukang Makassar yang dihadiri oleh YM. Hakim Agung Bpk. Is Sudaryono, SH., MH. Ketua PTTUN Makassar, Wakil Ketua PTTUN Makassar, para Hakim Tinggi PTTUN Makassar, Para Ketua PTUN Sewilayah Hukum PTTUN Makassar dan Para Panitera PTTUN Makassar.

Sambutan Ketua PTTUN Makassar sekaligus membuka acara

Acara ini dibuka oleh Ketua PTTUN Makassar Bpk. Syamsul Hadi, SH. Dalam sambutannya beliau menyampaikan tentang Sejarah terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) yang pertama sekali muncul pada tahun 1954. PERMA itu sendiri terbit apabila dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum acara pada badan peradilan serta untuk membantu para pihak untuk mendapatkan hak – haknya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang. PERMA terakhir yang muncul pada tahun 2017 ditujukan untuk disiplin para aparatur peradilan khususnya para Hakim sehingga tidak ada lagi Hakim yang terjerat masalah hukum.

Memasuki acara inti, YM Hakim Agung Bpk. Is Sudaryono, SH., MH. secara berturut turut memaparkan intisari Perma No. 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Perma No. 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung, Perma  No. 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.