Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
 Unduh |
SK Tim Manajemen Resiko |
| Unduh |
SK Tim Zona Integritas |
| Unduh |
SK Humas PTTUN Makassar |
| Unduh |
SK Petugas PTSP |
| Unduh |
SK Panjar Biaya Proses |
| Unduh |
SK Pelaksana Biaya Proses |
| Unduh |
SK Susunan Majelis Hakim |
| Unduh |
SK Tim Evaluasi SAKIP |
| Unduh |
SK Admin Dan Operator SIPP |
| Unduh |
SK Tim Pengelola Website |
| Unduh |
SK Admin & Operator Komdanas |
| Unduh |
SK Admin & Operator SIKEP |
| Unduh |
SK Bimtek Perencanaan |
| Unduh |
SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah |
| Unduh |
SK Pengelola Website |
| Unduh |
SK Petugas Direktori Putusan |
| Unduh |
SK Petugas Pengumpul dan Penyimpan Dokumen Akreditasi, ZI dan WBK |
| Unduh |
SK PTSP |
| Unduh |
SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu 2019 |
| Unduh |
SK Tim Pengawasan |
| Unduh |
SK Tim Penyusun Laporan Tahunan |
| Unduh |
SK Tim RB PT.TUN Mks |
| Unduh |
SK Tim Survey |
| Unduh |
SK Zona Integritas 2019 |
Tepatnya Di Bulan Suci Ramadhan 1440 H,Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019, Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Menggelar Acara Buka Puasa Bersama Yang Bertempat Di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
PERMINTAAN PENJELASAN TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI (TDK) PADA APLIKASI E -REKON&LK
Jakarta-Humas, Selasa 22 Februari 2019. Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI, Nomor : B - 54/Bua.3/KU.00/2/2019,Tertanggal 21 Februari 2019. Tentang Permintaan Penjelasan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Pada Aplikasi e-Rekon&LK.
Di tujukan kepada Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 2. Sekretaris Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.3. Sekretaris Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer & Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.4. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah. 5.Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia. 6. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Selaku Koordinator Wilayah. 7.Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI (Ip/Rs)
Dokumen
Mahkamah Agung RI dalam hal ini Biro Hukum dan Humas bersama-sama dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi LPS serta workshopTata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Acara yang dihelat sejak hari Kamis-Jumat tanggal 21 - 22 Februari 2018 di Hotel Novotel, Lampung ini bertujuan sebagai wahana sosialisasi tentang pola dan sistem kerja LPS serta aturan-aturan teknis yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.
Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri Hakim Tinggi, KPN, WKPN, Panitera dan Sekretaris pengadilan negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan pemateri Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,(Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Arie Budiman (Direktur Grup Litigasi LPS).
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,- menguraikan secara mendalam Perma Nomor 3 Tahun 2016. Bahwa setiap pihak wajib mendukung upaya percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk di dalamnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. "Akan tetapi dalam proses musyawarah pengadaan tanah dan ganti rugi tersebut kerap terjadi ketidaksepakatan. Di sinilah pihak-pihak yang berhak atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian" Ujar Soltoni.
Pemaparan Soltoni tersebut mendapat sambutan hangat dari para peserta sosialiasi yang ditandai dengan antusiasnya para peserta yang sebagian besar para pimpinan pengadilan mengajukan pertanyaan seputar penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dan tahapan-tahapan pemeriksaan keberatan oleh hakim.
Sedangkan sebelumnya, saat pembukaan acara sosialisasi ini, Direktur Eksekutif Hukum LPS, Robertus Bilitea menyampaikan bahwa salah satu sumber pembangunan adalah perbankan, sedangkan perbankan mengelola uang masyarakat. Tidak jarang pengelolaan uang masyarakat itu mengalami kegagalan akibat salah kelola oleh pengurus bank. "Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengaktifkan sinergitas dan menyamakan pandangan penegak hukum terkait LPS" Kata Robert.
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyerahkan cinderamata kepada Robertus Bilitea, Direktur Eksekutif Hukum LPS, sesaat setelah acara pembukaan.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk capacity building bagi para hakim. "Terlebih lagi apabila ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus sampai ke persidangan dan ternyata melibatkan LPS sebagai salah satu pihak. Jadi hakim-hakim harus memahami betul tugas, fungsi dan wewenang LPS". Ujar Bob.
Hari Kamis, tanggal 29 November 2018 bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Tinggi TUN Makassar dilaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke 47. Upacara ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan dihadiri oleh para Hakim Tinggi, para Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh Staf dan Tenaga Honorer Pengadilan Tinggi TUN Makassar.
