PTTUN Makassar

PTTUN Makassar

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Makassar, 17 Agustus 2023. Hakim Tinggi dan seluruh ASN Pengadilan Tinggi TUN Makassar menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78. Upacara yang dilaksanakan di halaman depan Kantor Pengadilan Tinggi TUN Makassar ini dipimpin oleh Bapak Kasim, S.H., M.H. selaku Inspektur Upacara mewakili Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang sedang menghadiri Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan menerima penghargaan atas peran serta Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar dalam Pengendalian Inflasi Di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada upacara ini juga dilakukan penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun dan 10 tahun yang diberikan kepada Bapak H. Apdin Taruna Munir, S.H., M.H, Bapak Irwan,S.H., Bapak Hery Gatot, S.H., Ibu Hj.Sriyanti, S.H., Ibu Hasni, S.H., dan Bapak Darman, S.H.

 

FOTO KEGIATAN

HUT Mahkamah Agung RI Ke-78

Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-78

"Tingkatkan Integritas Menuju Peradilan Yang Agung"

HUT Republik Indonesia Ke-78 Tahun 2023.

Keluarga besar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengucapkan Selamat Hari Jadi Republik Indonesia Ke-78.

" Terus Melaju Untuk Indonesia Maju "

MAKASSAR – Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai administrasi kepegawaian terutama mengenai mutasi/promosi dan pindah antar instansi pada Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Badan Peradilan Wilayah Sulawesi Selatan mulai tanggal 9 hingga 11 Agustus 2023. Kegiatan ini dimulai dengan rapat koordinasi dengan Biro Kepegawaian pada tanggal 9 Agustus 2023 bertempat di Pengadilan Tinggi Makassar dengan menghadirkan para Sekretaris, Kabag, dan Kasubag yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian pada Pengadilan Tingkat Banding. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan pemaparan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan kepegawaian pada Empat Lingkungan Badan Peradilan di Wilayah Sulawesi Selatan dan menyampaikan masalah-masalah kepegawaian yang sering dialami oleh seluruh satuan kerja di Empat Lingkungan Badan Peradilan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam rapat ini, Plt. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan apresiasi pada Empat Lingkungan Badan Peradilan di wilayah Sulawesi Selatan atas penerimaan terhadap tim monev dari Biro Kepegawaian. Beliau berharap dengan datangnya tim monev dari Biro Kepegawaian dapat menambah pemahaman bagi seluruh pengelola kepegawaian pada Empat Lingkugan Badan Peradilan di wilayah Sulawesi Selatan. Beliau juga berhadap kedepannya dapat diadakan sosialisasi mengenai kepegawaian dengan  menghadirkan para pengelola kepegawaian pada Empat Lingkungan Badan Peradilan di wilayah Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 10 Agustus 2023, dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dari tim monev Biro Kepegawaian MA RI bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Kegiatan monev berlangsung dari jam 09.00 WITA hingga pukul 16.30 WITA. Kegiatan monev yang berlangsung di Ruang Command Center Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ini diawali dengan wawancara antara tim monev Biro Kepegawaian dengan tim Baperjakat PT.TUN Makassar kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan kepegawaian bersama dengan pengelola kepegawaian PT.TUN Makassar.

 

FOTO KEGIATAN

Rabu 26 Juli 2023, Bapak Adnan, SE.SH. (Plt. Sekretaris), Ibu Nurul Hidayati A.Md (Pengelola Barang Milik Negara), dan Bapak Muhammad Andy Alfariz, A.Md.Ak (Pengelola Barang Milik Negara) yang tergabung dalam tim penyusun usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengikuti Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Adapun pembahasan dalam sosialisasi tersebut, adalah sebagai berikut: Petunjuk teknis tata cara pengusulan RKBMN Tahun 2023 untuk Tahun Anggaran 2025; Format penghitungan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), dan cara pengisian lampiran formulir usulan RKBMN. Rapat tersebut juga dihadiri oleh seluruh tim penyusun usulan rencana kebutuhan barang milik negara satuan kerja tingkat pertama dan satuan kerja eselon I.

 

FOTO KEGIATAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Makassar yang dilaksanakan pada Tanggal 14 - 16 Juni 2023. Tim Pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu Bapak Kasim, S.H.,M.H (Hakim Tinggi); Ibu Bonnyarti Kala Lande, S.H.,M.H (Hakim Tinggi); Bapak Haryoko Prabowo.,S.E.,S.H (Kasubag Keuangan dan Pelaporan); Bapak Hery Gatot, S.H (Panitera Pengganti), dan Ibu Luluk Aryani, S.H (Panitera Pengganti). Tim Pengawasan menyampaikan hasil expose pemeriksaan yang meliputi materi Manajemen Peradilan dan Pelayanan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum. Hasil pemaparan tersebut diharapkan dapat menjadi arahan untuk PTUN Makassar menjalankan Pelayanan yang lebih baik kedepannya

Pada waktu bersamaan, Tim Pengawasan yang beranggotakan Bapak H. Andri Mosepa, SH.,M.H.(Hakim Tinggi); H.R. Basuki Santoso, S.H.,M.H.,(Hakim Tinggi); Ibu Diana Rahmawati, S.Kom,(Kasubag Rencana Program dan Anggaran); Ibu Salmawati, S.H.,(Panitera Muda Hukum); dan Ibu Hj. Sriyanti, S.H. (Panitera Pengganti) juga melalsanakan tugas pengawasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 – 16 Juni 2023. Tim Pengawasan meninjau pelaksanaan Tugas dan Fungsi seluruh Aparatur bidang teknis peradilan, bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan. Pengawasan tersebut bertujuan agar seluruh aparatur menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan Maklumat Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017. Dengan Pengawasan ini diharapkan terdapat output berupa peningkatan tertib manajemen peradilan dan pelayanan, tertib administrasi persidangan, tertib administrasi perkara, tertib administrasi umum yang meliputi tugas kesekretariatan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja peradilan. Selanjutnya disepakati perbaikan temuan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan.

 

FOTO KEGIATAN 

PTUN Makassar PTUN Palu
    

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan cara menjaga tingkat keberhasilan unit kerja mendapat predikat WBK/WBBM hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) minimal 20% (dua puluh persen) setiap tahun, sehingga di masa yang akan datang evaluasi Zona Integritas menuju WBK dapat dilakukan secara mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI).
  2. Dalam rangka upaya mencapai keberhasilan tersebut, serta menjaga kualitas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. membatasi jumlah pengadilan tingkat pertama yang diajukan pengadilan tingkat banding untuk meraih predikat WBK/WBBM (kumulatif) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah total pengadilan tingkat pertama di daerah hukum pengadilan tingkat banding tersebut, dengan tetap mempertimbangkan hasil penilaian pendahuluan PMPZI.
    2. Unit kerja yang pada 2 tahun terakhir secara berturut-turut diusulkan ke Kementerian PANRB untuk mendapatkan evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh TPN namun belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM, tidak dapat diusulkan untuk periode satu tahun ke depan, dan dapat diusulkan kembali di tahun-tahun berikutnya bila memenuhi persyaratan pengusulan dan lolos evaluasi secara berjenjang.
    3. Pengadilan tingkat banding yang telah meraih predikat WBK/WBBM berkewajiban untuk terus mendorong dan mengupayakan keberhasilan pengadilan tingkat pertama di daerah hukumnya untuk meraih predikat WBK/WBBM melalui program kerja pembangunan Zona Integritas yang fokus pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya peradilan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan peradilan yang prima.

Informasi selengkapnya silahkan klik tautan berikut. (Humas Mahkamah Agung RI).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berikut kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan Tahun 1444 H di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. (HUMAS MARI)

Silakan klik tautan berikut untuk melihat Surat Edaran SEKMA RI Nomor 3 Tahun 2023 atau silahkan klik tautan berikut untuk melihat Surat Edaran Menpan RB Nomor 6 Tahun 2023.

Makassar, 16 Februari 2023. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradian Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung Melaksanakan kegiatan upgrading dengan judul “Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Kebijakan, Naskah Akademik dan Naskah Urgensi”. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar ini dihadiri oleh berbagai lingkup peradilan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Bpk. H. Hendro Puspito, S.H.,M.Hum selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hadir langsung sebagai salah satu tamu undangan.

Sesuai dengan intisari dari kegiatan tersebut yang adalah upgrading, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam penyusunan Naskah Kebijakan, Naskah Akademik, maupun Naskah Urgensi.

Kegiatan upgrading ini akan mendengarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat pakar, guna mengoptimalkan kwalitas dan kinerja berbagai produk peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana kami kutip dari Tim peneliti Mahkamah Agung, yang berasal dari lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Kusman, SH.MH. dan Bapak Dr. Tri Cahya Indra Permana, SH. MH., Dan Dr. M. Andi Ikbar, SH.MH. semuanya

 

FOTO KEGIATAN 

    

Mari dukung kami dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Hubungi Kami

Telp   : (0411) 452773
Email :  info@pttun-makassar.go.id
            pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231)

Jam Pelayanan :

Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WITA
Jumat : 08.00 - 17.00 WITA
Sabtu dan Minggu : Tutup

IMG_20230706_232854_433.jpgqrcode_priostar_1.pngqrcode_pustakadigital.pngsidaengqrcode1.png

PETA LOKASI KAMI