Admin PTTUN

Admin PTTUN

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

LAPORAN TAHUNAN : TAHUN 2017

LAPORAN TAHUNAN : TAHUN 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

 

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

 

  1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

 

  1. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
  • Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
  • Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
  • Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
  • Pelaksanaan pengelolaan anggaran, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

 

PENGADILAN TINGGI TATA

USAHA NEGARA MAKASSAR

 

K  E T U A

 

 

SYAMSUL HADI, S.H.

  1. 19541206 198003 1 002

 

 

 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

 

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

 

  1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

 

  1. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  • Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
  • Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian.
  • Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

 

PENGADILAN TINGGI TATA

USAHA NEGARA MAKASSAR

 

K  E T U A

 

 

SYAMSUL HADI, S.H.

  1. 19541206 198003 1 002

VISI  DAN  MISI  PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

 

Visi  :
Mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung

 

Misi :

1.    Menjaga kemandirian badan peradilan;
2.    Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3.    Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4.    Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

SEJARAH PENGADILAN

Pengadilan  Tinggi Tata  Usaha Negara berdiri berdasarkan Undang – undang  R.I. Nomor  10 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990, tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar), kemudian diterbitkan PP Nomor 7 Tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991 yang pada pasal 1 menyebutkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif diseluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya PP ini. Sementara pada Pasal 2 dinyatakan bahwa PP mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 14 Januari 1991 dan tanggal ini yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Peradilan Tata Usaha Negara yang diperingati setiap tahunnya.

Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diresmikan pada tanggal 26 Desember 1992 oleh Bpk. H. ISMAIL SALEH, SH. sebagai Menteri Kehakiman RI dan didampingi oleh Bpk. H. DJAELANI, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada saat itu meliputi seluruh Propinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, Jayapura, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Setelah terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 1993 maka Daerah Bali, NTT dan NTB masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar merupakan Pengadilan tingkat banding  terhadap perkara  Tata Usaha  Negara Makassar, Manado, Palu, Kendari, Ambon, Jayapura dan Gorontalo.  dan juga sekaligus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani, memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 47 (tentang banding administrasi) UU Nomor : 5 Tahun 1996, Jo UU  Nomor : 9 Tahun 2004 tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.


Wilayah  Hukum  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terbagi atas 7 (tujuh)  provinsi Daerah Tingkat I,  yaitu   :

  1. Propinsi / Daerah Tingkat  I Sulawesi Selatan
  2. Propinsi  / Daerah Tingkat  I Sulawesi Utara
  3. Propinsi / Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
  4. Propinsi / Daerah Timgkat  I Sulawesi Tenggara
  5. Propinsi / Daerah Tingkat I Maluku   
  6. Propinsi / Daerah Tingkat  I  Irian Jaya
  7. Provinsi / Daerah Tingkat I Gorontalo

 

PETA WILAYAH HUKUM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempunyai wilayah Hukum dibagian Indonesia Timur, meliputi :

  1. PTUN Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
  2. PTUN Palu untuk Wilayah Sulawesi Tengah
  3. PTUN Kendari untuk Wilayah Sulawesi Tenggara
  4. PTUN Manado untuk Wilayah Sulawesi Utara
  5. PTUN Ambon untuk Wilayah Maluku dan Maluku Utara
  6. PTUN Jayapura untuk Wilayah Papua dan Papua Barat
  7. PTUN Gorontalo untuk Wilayah Gorontalo

 

 

 

 

 Berikut daftar nama-nama Ketua Pengadilan Tinggi TUN dari masa ke masa :

No. Nama Masa Jabatan
1 SOEJOEDI, SH. 14-01-1991 S/D 17-04-1993
2 NY. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH. 17-04-1993 S/D 12-04-1994
3 MARCUS LANDE, SH. 13-04-1994 S/D 16-11-1994
4 G.A. PASARIBU, SH. 17-11-1994 S/D 04-07-1997
5 DRA. NY. TAMROEKMI CHANIJOEN, SH.,MH.   04-07-1997 S/D 10-09-2001
6 SOEDARSONO, SH. 10-09-2001 S/D 11-12-2002
7 SUDARTO RADYOSUWARNO, SH.   27-11-2002 S/D 31-07-2003
8 I KETUT SURADNYA, SH.   31-07-2003 S/D 18-03-2010
9 H. SUDARSO, SH 18-03-2010 S/D 01-03-2012
10 ISMAIL BATURANTE, SH.,MH. 14-03-2012 S/D 01-02-2015
11 SYAMSUL HADI, SH. 18-05-2015 S/D Sekarang

 

GEDUNG

Gedung Pengadilan Tinggi TUN dari Samping

Foto : Gedung Pengadilan Tinggi TUN dari Samping

 

Foto : Ruang Sidang

 

Foto : Ruang Ketua

 

Foto : Ruang Wakil

 

Foto : Ruang Hakim

Page 2 of 6

Hubungi Kami

T (0411) 452773, Fax. (0411) 452016
Email: pt.makassar@pttun.org
          pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231

Senin - Jumat : 8.00 - 16.30 wita
Sabtu dan Minggu : Tutup