Pengumuman (43)
PENGUMUMAN KELULUSAN PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SELEKSI CALON PEGAWAI SIPIL DILINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI FORMASI TAHUN 2019
Tuesday, 08 December 2020 02:29 Written by PTTUN MakassarBerdasarkan Surat Kepala Sadan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Tanggal 27 Oktober 2020 Nomor K26- 30/84007 /X/20.01 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019 dan Surat Kepala BKN Tanggal 5 Desember 2020 Nomor: K26- 30/84007 /XJI/20.02 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2019, bersama ini kami umumkan daftar nama peserta pengganti untuk menggantikan peserta yang dinyatakan LULUS namun mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat (lampiran I). Bagi peserta pengganti yang dinyatakan lulus seleksi, segera melakukan pemberkasan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam lampiran II. Pemberkasan dilaksanakan melalui akun sscn masing-masing peserta paling lambat tanggal 15 Desember 2020. (Humas MA RI)
Berikut surat panitia seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dilingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 :
HARI LIBUR NASIONAL DALAM RANGKA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
Thursday, 03 December 2020 08:47 Written by PTTUN MakassarBerdasarkan Surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 12 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Informasi Hari Libur Nasional dalam rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Thursday, 03 December 2020 08:42 Written by PTTUN MakassarBerdasarkan surat dari Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI nomor 36/Bua.UKPBJ/11/2020 tentang Pembentukan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.
Yang ditujukan Kepada Yth : Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di tempat.
Untuk lebih jelasnya berikut kami sampaikan surat selengkapnya :
pembentukan pokja pemilihan pengadaan barang dan jasa.pdf
SATKER YANG BELUM MELAKUKAN PELAPORAN TRIWULAN III TA 2020 PADA APLIKASI e-Monev Ver.3 BERDASARKAN PP 39/2006
Friday, 23 October 2020 00:11 Written by PTTUN MakassarJakarta-Humas, Kamis 14 Oktober 2020. Berdasarkan Surat Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 1762/SEK/OT.01.2/10/2020. Tanggal 22 Oktober 2020. Tentang Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan III Ta 2020 Pada Aplikasi E-Monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39/2006.
Yang ditujukan kepada Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama. 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding. 3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Tinglkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia (ds/rs)
Untuk lebih jelasnya berikut Surat dan Lampirannya : Surat Satker yang Belum Melakukan Pelaporan TW III TA 2020.pdf
PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (e-EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2020 PERIODE KETIGA
Wednesday, 21 October 2020 03:52 Written by PTTUN MakassarJakarta-Humas. Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor 51/Bua.2/Kp.04.1/9/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pendaftaran Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020, maka disampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun 2020 Periode Ketiga.
Untuk lebih jelas, berikut suratnya: (enk/rs).
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
Thursday, 17 September 2020 07:56 Written by PTTUN MakassarRabu 16 September 2020. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 16 September 2020. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Yang di Tujukan Kepada Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI. 2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.
Untuk Lebih Jelasnya Sebagai Berikut, Surat Edaran dan Contoh Format PKP. (Humas MA RI).