Pengumuman (12)
MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2019
Tuesday, 12 November 2019 05:43 Written by PTTUN MakassarMahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019. (Humas MA).
Informasi selengkapnya silahkan klik link di bawah ini.
PENGUMUMAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018
Friday, 24 May 2019 08:16 Written by PTTUN MakassarBerdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor : 600/BP/OT.01.2/05/2019 hal : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018.
Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 ( Empat ) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
maka dengan ini, kami sampaikan surat/ Lampiran sebagai berikut :
surat_evaluasi SAKIP 2018_bawas.pdf
Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I TA 2019
Wednesday, 22 May 2019 08:09 Written by PTTUN MakassarBerdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 684/SEK/OT.01.1/05/2019. Tertanggal 22 Mei 2019. Tentang Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I Tahun Anggaran 2019.
Yang ditujukan Kepada Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi. 2. Para Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat dan Lampirannya, sebagai berikut :
PERMINTAAN PENJELASAN TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI (TDK) PADA APLIKASI E -REKON&LK
Friday, 01 March 2019 00:30 Written by bagian kepaniteraanPERMINTAAN PENJELASAN TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI (TDK) PADA APLIKASI E -REKON&LK
Jakarta-Humas, Selasa 22 Februari 2019. Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI, Nomor : B - 54/Bua.3/KU.00/2/2019,Tertanggal 21 Februari 2019. Tentang Permintaan Penjelasan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Pada Aplikasi e-Rekon&LK.
Di tujukan kepada Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 2. Sekretaris Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.3. Sekretaris Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer & Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.4. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah. 5.Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia. 6. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Selaku Koordinator Wilayah. 7.Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI (Ip/Rs)
Dokumen
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Aanggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018
Wednesday, 26 December 2018 07:08 Written by PTTUN MakassarBerdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018. Perihal Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.
Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lampirannya:
PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA TAHUN 2019
Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 1562/SEK/KU.01/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2019. Yang di tujukan Kepada Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Para Dirjen Badan Peradilan.
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya berikut Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2019. (humas MA RI)