Sejarah

Sejarah (1)

Profil Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Wednesday, 07 November 2018 12:36

SEJARAH PENGADILAN

Pengadilan  Tinggi Tata  Usaha Negara berdiri berdasarkan Undang – undang  R.I. Nomor  10 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990, tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar), kemudian diterbitkan PP Nomor 7 Tahun 1991 tanggal 14 Januari 1991 yang pada pasal 1 menyebutkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif diseluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya PP ini. Sementara pada Pasal 2 dinyatakan bahwa PP mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 14 Januari 1991 dan tanggal ini yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Peradilan Tata Usaha Negara yang diperingati setiap tahunnya.

Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diresmikan pada tanggal 26 Desember 1992 oleh Bpk. H. ISMAIL SALEH, SH. sebagai Menteri Kehakiman RI dan didampingi oleh Bpk. H. DJAELANI, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada saat itu meliputi seluruh Propinsi di Pulau Sulawesi, Maluku, Jayapura, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Setelah terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 1993 maka Daerah Bali, NTT dan NTB masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar merupakan Pengadilan tingkat banding  terhadap perkara  Tata Usaha  Negara Makassar, Manado, Palu, Kendari, Ambon, Jayapura dan Gorontalo.  dan juga sekaligus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani, memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 47 (tentang banding administrasi) UU Nomor : 5 Tahun 1996, Jo UU  Nomor : 9 Tahun 2004 tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.


Wilayah  Hukum  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terbagi atas 7 (tujuh)  provinsi Daerah Tingkat I,  yaitu   :

  1. Propinsi / Daerah Tingkat  I Sulawesi Selatan
  2. Propinsi  / Daerah Tingkat  I Sulawesi Utara
  3. Propinsi / Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
  4. Propinsi / Daerah Timgkat  I Sulawesi Tenggara
  5. Propinsi / Daerah Tingkat I Maluku   
  6. Propinsi / Daerah Tingkat  I  Irian Jaya
  7. Provinsi / Daerah Tingkat I Gorontalo

 

PETA WILAYAH HUKUM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempunyai wilayah Hukum dibagian Indonesia Timur, meliputi :

  1. PTUN Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
  2. PTUN Palu untuk Wilayah Sulawesi Tengah
  3. PTUN Kendari untuk Wilayah Sulawesi Tenggara
  4. PTUN Manado untuk Wilayah Sulawesi Utara
  5. PTUN Ambon untuk Wilayah Maluku dan Maluku Utara
  6. PTUN Jayapura untuk Wilayah Papua dan Papua Barat
  7. PTUN Gorontalo untuk Wilayah Gorontalo

 

 

 

 

 Berikut daftar nama-nama Ketua Pengadilan Tinggi TUN dari masa ke masa :

No. Nama Masa Jabatan
1 SOEJOEDI, SH. 14-01-1991 S/D 17-04-1993
2 NY. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH. 17-04-1993 S/D 12-04-1994
3 MARCUS LANDE, SH. 13-04-1994 S/D 16-11-1994
4 G.A. PASARIBU, SH. 17-11-1994 S/D 04-07-1997
5 DRA. NY. TAMROEKMI CHANIJOEN, SH.,MH.   04-07-1997 S/D 10-09-2001
6 SOEDARSONO, SH. 10-09-2001 S/D 11-12-2002
7 SUDARTO RADYOSUWARNO, SH.   27-11-2002 S/D 31-07-2003
8 I KETUT SURADNYA, SH.   31-07-2003 S/D 18-03-2010
9 H. SUDARSO, SH 18-03-2010 S/D 01-03-2012
10 ISMAIL BATURANTE, SH.,MH. 14-03-2012 S/D 01-02-2015
11 SYAMSUL HADI, SH. 18-05-2015 S/D Sekarang

 

GEDUNG

Gedung Pengadilan Tinggi TUN dari Samping

Foto : Gedung Pengadilan Tinggi TUN dari Samping

 

Foto : Ruang Sidang

 

Foto : Ruang Ketua

 

Foto : Ruang Wakil

 

Foto : Ruang Hakim

Hubungi Kami

T (0411) 452773, Fax. (0411) 452016
Email: pt.makassar@pttun.org
          pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231

Senin - Jumat : 8.00 - 16.30 wita
Sabtu dan Minggu : Tutup