Berita

Berita (23)

SOSIALISASI PERMA 3 Tahun 2016 & TUGAS LPS

Mahkamah Agung RI dalam hal ini Biro Hukum dan Humas bersama-sama dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan sosialisasi  terkait tugas dan  fungsi LPS serta workshopTata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pembangunan Untuk  Kepentingan Umum.

Acara yang dihelat sejak hari  Kamis-Jumat tanggal  21 - 22 Februari 2018 di Hotel Novotel, Lampung  ini bertujuan sebagai wahana  sosialisasi tentang pola dan sistem kerja LPS serta aturan-aturan teknis yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.

Sosialisasi ini diikuti oleh kurang lebih 50  peserta  yang terdiri Hakim Tinggi, KPN, WKPN, Panitera dan Sekretaris  pengadilan negeri se-wilayah hukum  Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan pemateri Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,(Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI), Arie Budiman (Direktur Grup Litigasi LPS).  

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.,- menguraikan secara mendalam Perma Nomor 3 Tahun 2016. Bahwa setiap pihak wajib mendukung upaya percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk di dalamnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. "Akan tetapi dalam proses musyawarah pengadaan tanah dan ganti rugi tersebut kerap terjadi ketidaksepakatan. Di sinilah pihak-pihak yang berhak atas tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian" Ujar Soltoni.

Pemaparan Soltoni tersebut mendapat sambutan hangat dari para peserta sosialiasi yang ditandai dengan antusiasnya para peserta yang sebagian besar para pimpinan pengadilan mengajukan pertanyaan seputar penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dan tahapan-tahapan pemeriksaan keberatan  oleh hakim.

Sedangkan sebelumnya, saat pembukaan acara sosialisasi ini,  Direktur Eksekutif Hukum LPS, Robertus Bilitea menyampaikan bahwa salah satu sumber pembangunan adalah perbankan, sedangkan perbankan mengelola uang masyarakat. Tidak jarang pengelolaan uang masyarakat itu mengalami kegagalan akibat salah kelola oleh pengurus bank. "Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengaktifkan sinergitas dan menyamakan pandangan penegak hukum terkait  LPS" Kata Robert.

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyerahkan cinderamata kepada  Robertus Bilitea, Direktur Eksekutif Hukum LPS, sesaat setelah acara pembukaan. 

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said,S.H.,M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk  capacity building bagi para hakim. "Terlebih lagi apabila ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus sampai ke persidangan dan ternyata melibatkan LPS sebagai salah satu pihak. Jadi hakim-hakim harus memahami betul tugas, fungsi dan wewenang LPS". Ujar Bob.

 

Ketua Mahkamah Agung Melantik 2 Panitera Muda dan 9 Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik dan mengambil sumpah Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus, serta Panitera Penganti pada Mahkamah Agung, pada Kamis, 10/1/2019, di gedung Mahkamah Agung Lantai 2.

Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus yang dilantik yaitu :

1. Suharto, SH., M.Hum Sebagai Panitera Muda Pidana Khusus

2. Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum Sebagai Panitera Muda Pidana Umum

 

Dan Panitera Penganti Mahkamah Agung yang dilantik yaitu :

1. Retno Nawangsih, SH., MH

2. Andi Atika Nuzli, SH

3. Edward Agus, SH., MH

4. Achmad Munandar, SH

5. Irma Mardiana, SH., MH

6. Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH.

7. Agustinus Yudi Setiawan, SH., MH

8. Andre Trisandy, SH., MH

9. Achmad Cholil, S.Ag., SH., LLM

sumber : mahkamah agung

 

 

Mahkamah Agung RI Miliki Juru Bicara Baru

Menyusul pengangkatan YM. H. Suhadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Kamar Pidana pada bulan Oktober lalu, Mahkamah Agung telah menunjuk DR. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M. H sebagai Juru Bicara. Pengangkatan yang tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 279/KMA/SK/XII/2018 tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H ketika menyampaikan pidato Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung 2018, Kamis (27/12/2018) di Jakarta.

Menyikapi penunjukannya tersebut, Andi Samsan Nganro saat ditemui di ruangannya, menyatakan akan berusaha menjalankan amanah jabatan tersebut dengan baik. “Tugas juru bicara itu mengkomunikasikan langkah-langkah dan kebijakan lembaga kepada masyarakat,” ujarnya menjelaskan.

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi regulasi, penataan manajemen, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap aparatur dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya.

Upacara Bendera Memperingati HUT KORPRI Ke 47 Tahun 2018

Hari Kamis, tanggal 29 November 2018 bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Tinggi TUN Makassar dilaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke 47. Upacara ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan dihadiri oleh para Hakim Tinggi, para Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh Staf dan Tenaga Honorer Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

 HUT KORPRI Ke 47 Tahun 2018

HUT KORPRI Ke 47 Tahun 2018

Ketua Mahkamah Agung Buka Kegiatan Rapat Pleno Kamar Tahun 2018

Bandung-Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H membuka secara resmi kegiatan Rapat Pleno Kamar MA tahun 2018 yang bertempat di Hotel Intercontinental-Dago, Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada hari Kamis Malam, (1/11/18).

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat pleno kamar MARI tahun 2018 saya nyatakan dibuka” ucap Ketua Mahkamah Agung didampingi para pimpinan Mahkamah Agung lainnya.

Kegiatan rapat pleno kamar MA tahun 2018 ini sedianya akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 1-3 November 2018 dan diikuti oleh seluruh ketua kamar, para pejabat eselon satu, eselon dua, eselon tiga, hakim yustisial dan pegawai pada Mahkamah Agung RI.

Sebelumnya Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Yang Mulia Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H sekaligus sebagai Ketua panitia rapat pleno kamar MA tahun 2018 menyampaikan sambutannya di depan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Ia menyampaikan kegiatan rapat pleno kamar kali ini sedianya diikuti 195 orang peserta dengan rincian 186 orang peserta hadir dan beberapa orang berhalangan hadir dengan berbagai alasan.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H melanjutkan, kegiatan rapat pleno kamar MA tahun 2018 ini diharapkan dapat menghasilkan pemecahan dari beberapa persoalan yang terjadi di masing-masing kamar di Mahkamah Agung dan menghasilkan kesimpulan berupa rumusan kamar sebagai solusi bersama ke seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung.

“besok pagi masing-masing kamar akan duduk bersama untuk mencari solusi atas beberapa persoalan yang sudah dihimpun dan kita harap besok malam sudah ada kesimpulan dari masing-masing kamar serta menghasilkan rumusan yang akan kita bawakan ke rapat pleno,” ujar Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ini.

Doa Bersama Untuk Korban Lion Air

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M Hatta Ali, S.H., M.H mengajak seluruh peserta yang ada di Ballroom Intercontinental Hotel untuk menundukkan kepala seraya berdoa untuk para korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, khususnya para korban dari keluarga besar Mahkamah Agung yang menjadi penumpang Lion Air tujuan Jakarta-Pangkal Pinang.

“Sebagai rasa duka dan empati kita kepada sesama keluarga, kolega dan rekan kita yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, mari kita panjatkan doa kita agar para korban husnulkhotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran, “ Ajak Hatta Ali.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa dari 189 penumpang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610, terdapat 4 orang hakim diantaranya:

1. Rijal Mahdi (Hakim Tinggi PTA Babel)

2. Hasnawati (Hakim Tinggi PT Babel)

3. Yuningtias Upiek Kartikawati (Hakim Tinggi PT Babel)

4. Ikhsan Riyadi (Hakim PN Koba Babel).

Atas kejadian tersebut pimpinan Mahkamah Agung dan Pengurus Pusat IKAHI menyampaikan dukacita yang mendalam. (Abdurrahman Rahim/RS)

Mahkamah Agung Akan Gelar ToT Mediasi

Jakarta—Humas: Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers) mediasi. Kegiatan ToT akan dilaksanakan Senin-Kamis, 12-15/11/2018 di Jakarta.

          Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., MS. yang bertindak selaku penanggung jawab kegiatan, kegiatan ToT ini merupakan hasil evaluasi setelah hampir 6 (enam) bulan Keputusan KMA tersebut diberlakukan. “Selama ini mayoritas kendala yang dihadapi oleh lembaga sertifikasi yang mengajukan akreditasi adalah adanya keterbatasan pelatih yang telah memiliki sertifikat pelatihan untuk pelatih,” ujar Abdullah menjelaskan.

          Dengan dilaksanakannya pelatihan untuk pelatih ini, lanjut Abdullah, lembaga penyelenggara sertifikasi mediator diharapkan memiliki tenaga-tenaga pelatih yang memiliki kompetensi yang terstandardisasi, sehingga keluaran dan hasil pelatihannya memiliki mutu yang tinggi. Dan pengadilan berkepentingan terhadap keluaran dan hasil yang bermutu tersebut.

          Menurut Abdullah, dengan memiliki mediator yang bermutu, maka masukan (input) mediator non-hakim ke pengadilan akan lebih baik, sehingga hasil mediasinya secara otomatis akan menjadi lebih meningkat. “Dengan masukan yang baik, diyakini proses mediasinya akan lebih baik, sehingga keluarannya dipastikan juga akan lebih baik,” tegas Abdullah lebih lanjut.

          Selain itu, lanjut Abdullah, jika pun mediator-mediator yang tersertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi mediator tidak menjadi mediator di pengadilan dan lebih memilih untuk menjadi mediator diluar pengadilan, hasil-hasil mediasi mereka tetap berkontribusi bagi pengadilan dengan mengurangi laju perkara ke pengadilan. “Meskipun hal ini masih belum terbukti demikian, tetapi bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi manakala mediasi sudah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat,” ujar Abdullah optimis.

 

Menggandeng LAN dan Berfokus pada Pengembangan Metodologi Pembelajaran

 

          Untuk mencapai maksud sebagaimana disebutkan diatas, Abdullah menyebutkan bahwa dalam kegiatan ToT ini dirinya akan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai mitra pelatih. Selain itu, kegiatan ini akan menfokuskan pada pengembangan metodologi pembelajaran sebagai muatan pelatihan.

          “Oleh karena yang akan kita persiapkan adalah tenaga-tenaga pelatih, maka pengembangan metodologi pembelajaran harus menjadi tekanan utama,” papar Abdullah yang juga lama berkarir di Pusdiklat Mahkamah Agung tersebut.

          Abdullah kemudian merinci materi-materi metodologi pembelajaran yang dimaksud. “Nantinya para peserta akan dibekali dengan pembelajaran akselerasi (accelerated learning), pembelajaran berbasis manusia (human based learning), pembelajaran orang dewasa (andragogi), penggunaan metode pembelajaran yang efektif, pemanfaatan media pembelajaran dan manajemen kelas,” ujar Abdullah merinci.

 

Peserta Berasal dari 19 Lembaga Sertifikasi Mediator

         

          Eksistensi pelatihan untuk pelatih sebagai bagian dari akreditasi lembaga sertifikasi mediator tercermin dari pemilihan peserta pelatihan. “Pelatihan ini memang secara khusus ditujukan kepada lembaga-lembaga sertifikasi mediator yang telah terakreditasi maupun yang sedang berproses mengajukan permohonan akreditasi,” ungkap Abdullah.

          Lembaga-lembaga yang dimaksud Abdullah adalah, sebagai berikut:

  1. Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT);
  2. Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo);
  3. Pusat Mediasi Nasional (PMN);
  4. Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada;
  5. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
  6. Impartial Mediator Network (IMN);
  7. Jaringan Layanan Damai;
  8. Pusat Mediasi Ar Raniry;
  9. Indonesia Mediation Centre (IMC);
  10. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  11. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat;
  12. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
  13. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
  14. Walisongo Mediation Centre (WMC);
  15. Badan Mediasi Indonesia (BaMI);’
  16. Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
  17. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
  18. Fakultas Hukum Universitas Andalas;
  19. Jimly School of Law and Government Surabaya

Abdullah berharap lembaga-lembaga sertifikasi tersebut dapat memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya dengan mendaftarkan trainer-trainernya untuk ikut serta dalam pelatihan ini. (Humas/Mohammad Noor)

Page 3 of 3

Hubungi Kami

T (0411) 452773, Fax. (0411) 452016
Email: pt.makassar@pttun.org
          pttun.makassar@gmail.com

Alamat :

Jl. AP. Pettarani No. 45 Makassar 90231

Senin - Jumat : 8.00 - 16.30 wita
Sabtu dan Minggu : Tutup