Makassar, 1 Maret 2023. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima adalah cita-cita reformasi birokrasi yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi (2020 – 2024). Agar dapat tercapainya tujuan reformasi birokrasi tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada setiap unit kerja di instansi pemerintah. Pembangunan Zona Integritas ini didasari animo masyarakat agar terciptanya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pembangunan Zona Intergitas pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menggelar Workshop – Pendampingan dan Evalusi PMPZI 2023 dengan tema “Pendampingan dan Evaluasi PMPZI dalam rangka mewujudkan Peradilan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan peradilan yang prima”. Hadir di Workshop tersebut berbagai stakeholder pembangunan dan evaluasi zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung diantaranya; Ketua Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkup Peradilan di seluruh Indonesia, Sekretaris Mahkamah Agung, hingga Evaluator dan Tim Penilai Internal. Turut mengambil bagian dalam Workshop tersebut, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Dilaksanakannya Workshop ini adalah bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH, serta Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 tentang PENGUSULAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Bpk. Sugiyanto, S.H. dalam sambutannya, beliau menyampaikan beberapa poin penting yaitu terkait Hasil evaluasi pembangunan zona integritas selama 5 tahun terakhir dan juga pemaparan singkat tentang esensi Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 tentang PENGUSULAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023. Tidak lupa beliau juga menyampaikan saran perbaikan kepada Unit Kerja yang akan diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM tahun 2023 seperti halnya Memastikan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan minimal 1 (satu) tahun serta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala; Dokumentasikan setiap aktivitas dalam pembangunan ZI dan optimalkan saluran komunikasi yang dibangun antara unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI; Memastikan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan telah dilakukan minimal 1 (satu) tahun serta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta berbagai saran perbaikan lainnya.

Berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan zona integritas, workshop ini dibagi dalam 4 materi yaitu Penjeleasan singkat Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2023 tentang PENGUSULAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023, Mekanisme Evaluasi Persyaratan Pengusulan, Evaluasi PMPZI melalui aplikasi pmpzi.mahkamahaguung.go.id dan Evaluasi terhadap Substansi Pembangunan Zona Integritas. 4 materi tersebut diharapkan dapat menjadi suplemen peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan WBBM di seluruh unit kerja pada instansi Mahkamah Agung.

FOTO KEGIATAN