Selasa, 24 April 2018

Sidang Sengketa Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018

Jumat, 09 Maret 2018 sidang lanjutan kasus sengketa Pemilihan Walikota Makassar kembali bergulir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PTTUN Makassar). sidang kali ini berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat. yang mana 2 hari sebelumnya pada hari Rabu, 07 Maret 2018 sudah dilaksanakan sidang yang sama dengan agenda Penyempurnaan Alat …

LEBIH LANJUT

Persiapan Keamanan Untuk Sidang Pilkada di Kantor Pengadilan Tinggi TUN Makassar

Rapat persiapan keamanan Sidang Pilkada di kantor Pengadilan Tinggi TUN Makassar yang dihadiri oleh Kapolrestabes Makassar dan Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Makassar, dalam rapat ini dibahas bagaimana pengamanan untuk Para Hakim yang akan memimpin Sidang dan Keamanan Kantor dari segala bentuk tindakan teror.

LEBIH LANJUT

Rapat / Diskusi tentang Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu

Hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 bertempat di Ruang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar diadakan Rapat / Diskusi tentang Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu, yang dihadiri oleh Wakil Ketua Bpk. Dr. Arifin Marpaung, SH.,M.Hum. dan Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Makassar, yaitu : Bpk. H. Edi Supriyanto,SH.,MH. Bpk. Dilmar Tatawi,SH., Bpk. H.L. Mustafa …

LEBIH LANJUT

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar

Hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi TUN Makassar, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar Bpk. SYAMSUL HADI, SH. Mengambil Sumpah Jabatan dan Melantik Bpk. GATOT SUPRIYANTO, SH. M.Hum, Bpk. LILIEK EKO PURWANTO, SH. MH., Bpk. M. ILHAM LUBIS, SH. MH. sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

LEBIH LANJUT

Sidak dan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI di PTUN Makassar

Hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 jam 09.00 WITA Ketua Pengadilan Tinggi TUN Makassar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di PTUN Makassar, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada Hakim atau Pegawai dari PTUN Makassar yang masih beranggapan bahwa tanggal 2 Januari 2018 adalah hari libur bersama, padahal dari Mahkamah Agung RI tidak ada surat edaran yang …

LEBIH LANJUT

Sidang Sengketa Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 Persiapan Keamanan Untuk Sidang Pilkada di Kantor Pengadilan Tinggi TUN Makassar Rapat / Diskusi tentang Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TUN Makassar Sidak dan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI di PTUN Makassar

Beranda

INFORMASI PUBLIK

Dapatkan informasi tentang jam kerja, jadwal sidang, informasi SMS, pelayanan informasi perkara, laporan-laporan, pengumuman dan layanan pengaduan publik.

Lebih Lanjut

BERITA TERKINI

, Senin, Tanggal 2 Oktober 2017 Pukul 08.00 WITA bertempat di Halaman Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, berlangsung upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila,

Lebih Lanjut

JADWAL SIDANG PERKARA

Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

PENELUSURAN PERKARA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi Para pencari keadilan dalam rangka memberikan informasi tentang status perkara. Pengguna bisa memperoleh informasi, serta penelusuran perkara.

Lebih Lanjut

Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.

Lebih Lanjut

Survey Pelanan Publik ini dimaksudkan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan jua merupakan bagian dari strategi monitoring dan evaluasi pelayanan publik, sekaligus untuk memetakan situasi pelayanan publik pengadilan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Lebih Lanjut

Kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dan kinerja kami untuk menghasilkan yang terbaik namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami sangat menghargai kritik dan pengaduan Anda untuk perubahan dan penyempurnaan demi terwujudnya visi dan misi PTTUN Makassar.

Lebih Lanjut

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa digunakan dalam hal : permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; informasi yang diminta bervolume besar; informasi yang diminta belum tersedia, atau informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID

Lebih Lanjut

JARINGAN DOKUMENTASI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan mendukung kegiatan dibidang penyebarluasan informasi hukum dengan menyebarluaskan informasi Peraturan Perundang-Undangan mulai UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah dan dokumentasi hukum lainnya secara mudah, tertib, terpadu dan berkesinambungan.

Lebih Lanjut

PERPUSTAKAAN PENGADILAN

Mahkamah Agung memiliki perpustakaan yang termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana koleksimya merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.