| INFORMASI PUBLIK |
Dapatkan informasi tentang jam kerja, jadwal sidang, informasi SMS, pelayanan informasi perkara, laporan-laporan, pengumuman dan layanan pengaduan publik.
| BERITA TERKINI |
| JADWAL SIDANG PERKARA |
Berikut ini adalah Pelayanan Informasi Jadwal Persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Untuk Memberikan Informasi Seputar Jadwal Persidangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengadilan Bagi Pencari Keadilan dan Masyarakat Serta Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Peradilan.
| PENELUSURAN PERKARA |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi Para pencari keadilan dalam rangka memberikan informasi tentang status perkara. Pengguna bisa memperoleh informasi, serta penelusuran perkara.
Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.
Survey Pelanan Publik ini dimaksudkan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan jua merupakan bagian dari strategi monitoring dan evaluasi pelayanan publik, sekaligus untuk memetakan situasi pelayanan publik pengadilan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dan kinerja kami untuk menghasilkan yang terbaik namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami sangat menghargai kritik dan pengaduan Anda untuk perubahan dan penyempurnaan demi terwujudnya visi dan misi PTTUN Makassar.
Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa digunakan dalam hal : permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; informasi yang diminta bervolume besar; informasi yang diminta belum tersedia, atau informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID
| JARINGAN DOKUMENTASI |
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertujuan mendukung kegiatan dibidang penyebarluasan informasi hukum dengan menyebarluaskan informasi Peraturan Perundang-Undangan mulai UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah dan dokumentasi hukum lainnya secara mudah, tertib, terpadu dan berkesinambungan.
| PERPUSTAKAAN PENGADILAN |
Mahkamah Agung memiliki perpustakaan yang termasuk jenis Perpustakaan Khusus, dimana koleksimya merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan.
Mahkamah Agung RI
Perpustakaan Mahkamah Agung RI
Kepaniteraan MA RI
Ditjen. Badilmiltun
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Visitor
Loading ...